Pemerintah Rencanakan Pembatasan Pembelian Pertalite Bagi Kelompok Ekonomi Atas

Pemerintah tengah menyusun skema pembatasan penyaluran BBM bersubsidi jenis Pertalite agar lebih tepat sasaran dengan menargetkan kelompok masyarakat berekonomi mampu, sebagaimana dilansir dari Detik Oto.

Kebijakan pengetatan ini dirancang untuk memastikan anggaran subsidi energi tidak lagi dikonsumsi oleh pemilik kendaraan mewah yang tergolong dalam masyarakat kelas atas.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan bahwa skema pengetatan akan mengacu pada kualifikasi tingkat kesejahteraan ekonomi masyarakat.

"Jadi tadi kita bahas kemungkinan implementasi pembatasan subsidi Pertalite untuk yang tingkat atas, mungkin yang desil 9-10. Supaya nanti, bukan sekarang ya, beberapa bulan kemudian kita bisa kurangi secara bertahap," kata Purbaya, Menteri Keuangan.

Purbaya menambahkan bahwa penerapan aturan baru ini tidak dilakukan secara mendadak melainkan secara bertahap dalam beberapa bulan mendatang setelah koordinasi lintas kementerian selesai.

Sementara itu, Kementerian ESDM memastikan aturan baru tidak mengganggu akses bahan bakar bagi pengendara sepeda motor di seluruh wilayah.

"Nggak, sepeda motor nggak dibatasi kok. Berarti nggak ada perubahan untuk sepeda motor" kata Bahlil, Menteri ESDM.

Bahlil menegaskan bahwa regulasi pembatasan difokuskan pada moda transportasi roda empat kelas atas yang tidak layak menggunakan BBM bersubsidi.

"Jadi gini, nanti menyangkut pembatasan itu nanti kan ada jenis kendaraan ya, jangan pakai BMW pakai Mercy masa pakai minyak subsidi. Itu yang dimaksudkan oleh Pak Menteri (Purbaya) tadi," kata Bahlil, Menteri ESDM.

Saat ini ketentuan pembelian Pertalite masih mewajibkan pengguna mobil terdaftar dalam sistem QR Code Subsidi Tepat, sementara pengguna kendaraan roda dua dapat membeli secara bebas tanpa sistem pembatasan.