Pemerintah Percepat Integrasi Data Bansos Lewat Perlinsos Digital

Pemerintah mempercepat integrasi data lintas kementerian dan lembaga melalui Portal Perlindungan Sosial (Perlinsos) Digital guna memangkas masalah penyaluran bantuan sosial yang salah sasaran, sebagaimana dilaporkan oleh Investor Daily pada Rabu (29/7/2026).

Langkah ini diawali dengan peninjauan lokasi uji coba sistem di Kecamatan Tambaksari, Surabaya, Jawa Timur, pada Selasa (28/7/2026) oleh Badan Komunikasi Pemerintah bersama Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi). Melalui sistem terpadu ini, proses verifikasi warga dilakukan secara otomatis menggabungkan data kependudukan, status pekerjaan, kepemilikan aset, hingga penggunaan listrik.

Direktur Akselerasi Teknologi Pemerintah Digital Daerah Kemkomdigi, Aris Kurniawan, menegaskan penataan data ini sangat krusial untuk memastikan keakuratan penerima bantuan.

"Tujuannya sederhana, yaitu memastikan bantuan benar-benar diterima masyarakat yang berhak. Dengan data yang semakin terintegrasi, potensi salah sasaran bisa terus ditekan," kata Aris Kurniawan, Direktur Akselerasi Teknologi Pemerintah Digital Daerah Kemkomdigi.

Untuk mengoperasikan sistem terintegrasi tersebut, Kemkomdigi menyiagakan infrastruktur Pusat Data Nasional (PDN) dan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP) agar pertukaran data berjalan aman secara real time. Proses ini juga dilindungi enkripsi Cryptography as a Service dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) sesuai dengan UU Pelindungan Data Pribadi, dengan tetap membuka mekanisme sanggah bagi warga.

Hingga saat ini, uji coba Portal Perlinsos Digital telah dilaksanakan di 43 kabupaten/kota di Indonesia, dengan Kota Surabaya mencatatkan tingkat pendataan tertinggi sebesar 99,82 persen.

Kepala Badan Komunikasi Pemerintah, Muhammad Qodari, menyampaikan apresiasi atas keberhasilan integrasi data yang dicapai oleh Pemerintah Kota Surabaya.

"Yang sedang dibangun pemerintah bukan hanya sistem digital, melainkan kepercayaan publik. Ketika data semakin akurat, bantuan bisa lebih tepat sasaran, pelayanan menjadi lebih cepat, dan masyarakat memperoleh haknya dengan lebih adil," kata Muhammad Qodari, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah.

Pengembangan Portal Perlinsos Digital difungsikan untuk menyelesaikan permasalahan klasik seperti data ganda, penerima fiktif, serta fenomena kesalahan eksklusi dan inklusi. Ekosistem data ini menghubungkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), data kependudukan Dukcapil, serta data aset kementerian terkait secara berkelanjutan.