Pemerintah Naikkan Alokasi Dana Desa 2027 Menjadi Rp 77 Triliun

Pemerintah menetapkan lonjakan alokasi Dana Desa dalam RAPBN 2027 hingga mencapai Rp 77 triliun untuk mempercepat pembangunan wilayah pedesaan dan pengembangan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP). Anggaran ini naik 39,3 persen dibandingkan proyeksi tahun 2026 sebesar Rp 55,3 triliun, sebagaimana dilansir dari Detik Finance.

Kenaikan signifikan bernilai Rp 21,71 triliun tersebut tercantum secara resmi dalam dokumen Buku II Nota Keuangan beserta RAPBN 2027 yang dipublikasikan pada Selasa, 18 Agustus 2026.

"Alokasi Dana Desa dalam RAPBN tahun anggaran 2027 direncanakan sebesar Rp 77.000,0 miliar (Rp 77 triliun), meningkat Rp 21.715,0 miliar (Rp 21,71 triliun) atau 39,3% dari outlook tahun 2026," tulis dokumen tersebut.

Pemerintah merancang lima prioritas utama penggunaan dana tersebut, mulai dari penanganan kemiskinan ekstrem lewat bantuan langsung tunai desa, penyediaan layanan kesehatan dasar, program ketahanan pangan, hingga infrastruktur digital dan energi. Pagu maksimal 3 persen juga dialokasikan untuk operasional pemerintah desa di luar kegiatan koperasi.

Selain itu, penguatan sinergi dengan instrumen pendanaan lain serta perbaikan akuntabilitas pemanfaatan dana terus didorong. Dokumen pemerintah tersebut mencatat bahwa penyaluran dana sejak tahun-tahun sebelumnya telah berhasil menekan jumlah desa tertinggal dari 14,6 ribu pada 2022 menjadi 9,4 ribu desa pada 2025.

"Selain itu, persentase penduduk miskin di pedesaan juga menunjukkan tren penurunan, dari 12,3% pada tahun 2022 menjadi 10,7% pada tahun 2026," terang dokumen tersebut.

Peningkatan anggaran tahun 2027 mencatatkan rekor tertinggi sejak Dana Desa pertama kali dikucurkan pada 2015 senilai Rp 20,76 triliun. Anggaran sempat menyentuh angka Rp 71,9 triliun pada 2021 sebelum akhirnya merosot ke level Rp 61,6 triliun pada 2025 dan Rp 55,3 triliun pada 2026.