Pemerintah Pangkas Insentif Motor Listrik Jadi Rp 3 Juta per Unit

Pemerintah memutuskan mengurangi insentif pembelian motor listrik dari Rp 5 juta menjadi Rp 3 juta per unit untuk menjaga ketahanan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), seperti dilansir dari Investor Daily.

Program insentif ini ditargetkan untuk 1 juta unit motor listrik dengan total anggaran mencapai Rp 3 triliun, namun kapasitas produksi motor listrik nasional masih menjadi kendala utama.

Ekonom Indef, M Rizal Taufikurahman, menyatakan bahwa pengurangan insentif membantu mengendalikan beban APBN, namun nilai Rp 3 juta masih dapat menarik konsumen meski belum menjadi faktor utama bagi pembeli yang sensitif harga.

"Untuk konsumen motor yang sensitif terhadap harga, besaran ini lebih berfungsi sebagai pemanis daripada faktor utama untuk beralih ke kendaraan listrik," ujar Rizal.

Rizal menekankan bahwa persoalan utama penyerapan motor listrik bukan hanya soal besaran subsidi, melainkan efektivitas insentif dalam mendorong penjualan dan memberikan nilai tambah ekonomi.

"Pemerintah sebaiknya menyiapkan skema insentif yang lebih terarah, misalnya terkait Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), produksi domestik, industri baterai, dan pengguna dengan mobilitas tinggi," tambah Rizal.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan bahwa kapasitas produksi motor listrik nasional belum mencapai 1 juta unit, beberapa produsen hanya mampu memproduksi sekitar 20.000 unit.

"Masih kami lihat apakah daya serapnya cukup tahun ini untuk menyerap semua uang itu, kayaknya sih enggak. Kan kapasitas produksi motor nasional belum sampai 1 juta, ada yang cuma 20.000. Saya pikir paling 100.000 sampai akhir tahun. Jadi, nanti saya pikirkan apa bisa ditambah," kata Purbaya.

Purbaya juga menyampaikan bahwa kebijakan insentif pembelian motor listrik paling cepat dapat diberlakukan pada September 2026, namun Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang menjadi dasar pelaksanaan kebijakan tersebut masih dalam proses koordinasi dengan Kementerian Perindustrian.