Pemerintah Matangkan Rencana Pembatasan Pembelian BBM Pertalite

Pemerintah tengah menyiapkan skema pembatasan konsumsi BBM bersubsidi jenis Pertalite agar tepat sasaran, seperti dilansir dari Detik Oto. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menegaskan agar kelompok masyarakat berkecukupan tidak lagi mengonsumsi BBM bersubsidi tersebut.

Langkah penataan distribusi ini diambil guna memastikan anggaran subsidi benar-benar diterima oleh kelompok yang membutuhkan. Saat ini, ketentuan yang berjalan masih membatasi kuota pembelian Pertalite sebanyak 50 liter per hari untuk setiap kendaraan yang terdaftar di sistem QR code.

Meskipun demikian, sejumlah kendaraan kategori mewah bernilai miliaran rupiah dengan spesifikasi mesin di atas standar RON 90 tercatat masih mengonsumsi Pertalite di lapangan. Hal tersebut menjadi salah satu pertimbangan pengetatan aturan mendesak untuk diberlakukan.

"Masa kita mau pakai subsidi? Ya sudahlah, yang kaya-kaya, yang sudah mampu itu jangan ngambil hak rakyat lah, kira-kira begitu. Subsidi itu ya untuk saudara-saudara kita yang berhak menerimanya," ujar Bahlil, Menteri ESDM.

Opsi pengetatan penyaluran subsidi juga diperkuat oleh pihak Kementerian Keuangan melalui pemetaan tingkat kesejahteraan ekonomi masyarakat. Rencana pembatasan tersebut menyasar kelompok masyarakat kelas atas yang masuk dalam kategori desil 9 dan desil 10 berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).

"Jadi tadi kita bahas kemungkinan implementasi pembatasan subsidi Pertalite untuk yang tingkat atas, mungkin yang desil 9-10. Supaya nanti, bukan sekarang ya, beberapa bulan kemudian kita bisa kurangi secara bertahap," kata Purbaya, Menteri Keuangan.

Kategori desil 9 dan desil 10 mencakup 10 persen kelompok keluarga dengan tingkat pemenuhan kesejahteraan dan kepemilikan aset tertinggi di Indonesia.