Pemerintah Gunakan DTSEN Sebagai Acuan Tunggal Penetapan Desil Bansos

Pemerintah menetapkan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai acuan tunggal dalam penentuan peringkat kesejahteraan atau desil penerima bantuan sosial. Kebijakan ini disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto di Jakarta Pusat, Kamis (20/8/2026), guna menanggapi sorotan publik terkait penetapan desil yang dinilai tidak sesuai dengan kondisi ekonomi warga, sebagaimana dilansir dari Detik Finance.

Sistem DTSEN berfungsi memuat seluruh informasi kondisi sosial dan ekonomi masyarakat secara terpusat untuk menjaga ketepatan penyaluran bansos.

"Jadi, tentu kemarin kan khusus untuk desil ekonomi itu basisnya DTSEN, dan sekarang kebijakan untuk bansos itu menggunakan satu data dari DTSEN," kata Airlangga di kantornya Jakarta Pusat, Kamis (20/8/2026).

Airlangga menjelaskan bahwa proses pemutakhiran data terus berjalan seiring survei ekonomi yang tengah dilakukan pemerintah.

"Terus sekarang survei ekonomi sedang dilakukan. Nanti kita lihat hasilnya seperti apa. Iya, selalu data kan sifatnya dinamis," tuturnya.

Penggunaan sistem ini memicu reaksi publik setelah masyarakat mengecek status desil secara mandiri menggunakan NIK di laman dtsen-form.bps.go.id. Sejumlah warga mengeluhkan ketidaksesuaian data, seperti warga berpenghasilan rendah yang justru terdaftar pada desil tingkat kesejahteraan tinggi sehingga berpotensi menggagalkan hak bansos maupun KIP Kuliah.

"Udah pada cek data ekonomi kalian kah? Kalian di desil berapa? Aku mau flexing lah, karena aku masuk desil 10 alias SANGAT KAYA.

Entahlah.. Aminkan aja ya gaes ya.. amiiin.. Ada tetangga yg kerja serabutan tapi masuk desil 9," tulis listyan**.

Keluhan senada juga disampaikan oleh warga lain di platform media sosial mengenai kejanggalan indikator ekonomi keluarga mereka.

"mamaku single parent dengan gaji 1,4 jt perbulan, tapi herannya kami malah dapet desil 9. aneh banget:( kip kuliahku terancam gagal karena desilnya terlalu tinggi.. padahal seharusnya kami masuk desil 3," tulis @keluhkesah*.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf merespons langsung keluhan warga mengenai ketidaksesuaian klasifikasi ekonomi tersebut. Pria yang akrab disapa Gus Ipul ini menegaskan bahwa pembaruan data dilakukan berkala dan warga dapat mengajukan sanggahan resmi melalui aplikasi Cek Bansos atau kelurahan setempat.

"Setiap tiga bulan sekali ada hasil pemutakhiran. Maka itu kita harapkan memang semuanya bisa ikut berpartisipasi aktif dalam pemutakhiran data ini," ujar Gus Ipul dikutip dari 20detik.