Pemerintah Gunakan Data Desil Kemensos Batasi Subsidi BBM

Pemerintah memanfaatkan klasifikasi kelompok kesejahteraan atau desil berbasis Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional dari Kementerian Sosial untuk menyalurkan bantuan sosial sekaligus merancang skema pengendalian subsidi bahan bakar minyak pada Selasa (11/8/2026).

Sistem ini membagi tingkat ekonomi masyarakat menjadi 10 tingkatan, mulai dari desil 1 untuk 10 persen kelompok terendah hingga desil 10 bagi kelompok berpenghasilan tertinggi. Perhitungan tersebut didasarkan pada indikator pekerjaan, pendidikan, pemukiman, daya listrik, dan kepemilikan aset.

Penyaluran Program Keluarga Harapan dan bantuan Sembako dikhususkan bagi masyarakat di desil 1 hingga 4. Sementara itu, warga yang tercatat pada desil 5 ditujukan untuk memperoleh kepesertaan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan.

Data kelompok kesejahteraan tersebut kini juga dimanfaatkan untuk memetakan calon penerima pembatasan BBM bersubsidi.

"Mungkin yang masuk desil 9-10. Supaya beberapa bulan kemudian kita bisa kurangi secara bertahap. Sedang kita pelajari sistemnya," kata Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Keuangan.

Penerapan kebijakan pembatasan akses BBM bersubsidi untuk kelompok desil atas masih menjalani proses pengkajian teknis. Pemerintah belum menetapkan tenggat waktu resmi pemberlakuan regulasi tersebut.

Masyarakat dapat memeriksa posisi desil secara mandiri dengan memasukkan 16 digit NIK pada laman cekbansos.kemensos.go.id. Apabila ditemukan ketidaksesuaian data ekonomi, warga bisa mengajukan perbaikan melalui kelurahan, dinas sosial, atau aplikasi Cek Bansos untuk diverifikasi ulang oleh Badan Pusat Statistik.