Pemerintah Gelontorkan Rp7 Triliun Perbaiki Data Sosial dan Ekonomi

Pemerintah mengalokasikan dana sebesar Rp7 triliun untuk Badan Pusat Statistik (BPS) guna memperbaiki Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) dan mengadakan Sensus Ekonomi Nasional 2026, demi meningkatkan akurasi data desil keluarga di Indonesia.

Anggaran ini merupakan total dana operasional dan program BPS untuk tahun 2026, yang tidak hanya fokus pada DTSEN atau sensus ekonomi saja, kata Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa di Jakarta, Rabu (26/8/2026).

Purbaya menjelaskan perbaikan data ini penting agar penghitungan desil lebih akurat, sehingga penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat yang membutuhkan dapat tepat sasaran.

"Makanya sedang diperbaiki itu, DTSEN. Saya ngeluarin uang cukup banyak kalau ke BPS tahun ini ya," ujar Purbaya.

Dia menambahkan, meski kesalahan data biasa terjadi dalam survei, pihaknya berharap hasil survei BPS tahun depan bisa jauh lebih rapi dan akurat.

"Jadi, tahun depan seharusnya sih akan lebih baik. Kalau salah satu, dua kan biasanya selalu ada kalau di-survey. Tapi saya harapkan tahun depan lebih rapi," kata Purbaya.

Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Muhammad Qodari menyampaikan pemerintah memberikan perhatian serius atas keluhan masyarakat terkait ketidakakuratan penghitungan desil, yang berpotensi membuat bantuan sosial tidak tepat sasaran.

"Ya, tentunya keluhan-keluhan yang terjadi, masalah-masalah yang terjadi menjadi masukan bagi pemerintah untuk bisa dikoreksi," ujar Qodari di kantornya, Jakarta Pusat, Rabu (26/8/2026).

Qodari juga menyinggung bahwa Presiden Prabowo Subianto telah mengumumkan penyesuaian basis data melalui re-basing untuk memperbaiki data sosial ekonomi agar lebih akurat.

"Presiden Prabowo sendiri kemarin waktu pidato tanggal 14, ya, di DPR juga menyebut mengenai re-basing. Jadi mengenai perlinsos yang notabene data dasarnya adalah data-data sosial ekonomi, itu bisa saja dilakukan evaluasi untuk bisa mendapatkan akurasi data yang lebih baik. Dan memang akurasi data ini yang menjadi perhatian Bapak Presiden," tutur Qodari.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan bahwa data sosial dan ekonomi bersifat dinamis sehingga penghitungan desil harus selalu dikaji ulang.

"Ya selalu (data berubah), data sifatnya dinamis," kata Airlangga di Jakarta, Kamis (20/8/2026).

Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menjelaskan bahwa angka desil menunjukkan posisi relatif suatu keluarga dibandingkan keluarga lain berdasarkan karakteristik sosial ekonomi, bukan ukuran tunggal kondisi ekonomi keluarga.

"Karena itu, angka desil perlu dipahami sebagai gambaran posisi relatif dalam pemeringkatan kesejahteraan, bukan sebagai ukuran tunggal kondisi ekonomi suatu keluarga," kata Amalia.