Pemerintah Evaluasi Data Desil Penerima Bansos Usai Keluhan Masyarakat

Pemerintah berencana mengevaluasi dan mengoreksi perhitungan desil dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) menyusul keresahan masyarakat terkait ketidakakuratan data penerima bantuan sosial, sebagaimana dilansir dari Detik Finance pada Rabu (26/8/2026). Pengelompokan desil tersebut menjadi pedoman utama penyaluran bantuan sosial. Namun, kekeliruan data dinilai membuat sebagian warga yang membutuhkan justru tidak bisa mengakses bantuan pemerintah. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) Muhammad Qodari menyampaikan bahwa pemerintah menerima seluruh masukan publik demi memperbaiki presisi data sosial dan ekonomi nasional.

"Ya, tentunya keluhan-keluhan yang terjadi, masalah-masalah yang terjadi menjadi masukan bagi pemerintah untuk bisa dikoreksi," ujar Qodari di kantornya, Jakarta Pusat, Rabu (26/8/2026).

Masalah ketidakakuratan penyaluran bansos di Indonesia umumnya mencakup dua kriteria kekeliruan, yakni inclusion error atau salah sasaran penerima, serta exclusion error atau berhak namun terlewat. "Presiden Prabowo sendiri kemarin waktu pidato tanggal 14, ya, di DPR juga menyebut mengenai re-basing. Jadi mengenai perlinsos yang notabene data dasarnya adalah data-data sosial ekonomi, itu bisa saja dilakukan evaluasi untuk bisa mendapatkan akurasi data yang lebih baik. Dan memang akurasi data ini yang menjadi perhatian Bapak Presiden," pasar Qodari.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto sebelumnya turut mengonfirmasi skema penentuan desil masyarakat memang bakal dikaji ulang secara berkala. "Ya selalu (data berubah), data sifatnya dinamis," kata Airlangga di kantornya, Jakarta Pusat, Kamis (20/8/2026) lalu.

Penyesuaian angka desil kini sedang menunggu pembaruan hasil Sensus Ekonomi yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) untuk memutakhirkan DTSEN. Sementara itu, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menjelaskan bahwa indikator desil berfungsi memetakan posisi relatif kesejahteraan suatu keluarga dan bukan penentu kondisi finansial tunggal. "Karena itu, angka desil perlu dipahami sebagai gambaran posisi relatif dalam pemeringkatan kesejahteraan, bukan sebagai ukuran tunggal kondisi ekonomi suatu keluarga," kata dia dalam keterangannya, dikutip Sabtu (22/8/2026).

BPS menegaskan bahwa pemeringkatan desil bukan merupakan barometer kemiskinan absolut maupun cerminan nominal pendapatan keluarga.