Pemerintah dan BPS Buka Pemutakhiran Data Desil Kesejahteraan Warga

Pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial bersama Badan Pusat Statistik dan pemerintah daerah membuka kesempatan pemutakhiran data desil kesejahteraan bagi masyarakat pada Senin (1/9/2026). Langkah ini diambil untuk mengatasi ketidaksesuaian status sosial ekonomi penerima bantuan.

Pengelolaan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional kini ditangani langsung oleh BPS. Pemutakhiran data ini difokuskan untuk memperbaiki kesalahan pencatatan, baik warga mampu yang terdaftar maupun warga tidak mampu yang terabaikan dari program bantuan.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf menjelaskan bahwa partisipasi publik sangat diharapkan agar proses koreksi data desil berjalan cepat dan tepat sasaran di seluruh daerah.

"Jadi kami mohon masyarakat ya, kalau misalnya menemukan penerima manfaat atau masyarakat yang tidak layak menerima atau masyarakat yang memang sesungguhnya layak menerima tapi malah dia exclude, itu bisa kita perbaiki segera," kata Gus Ipul.

Akses pengaduan dan pemutakhiran data dapat diakses melalui berbagai saluran resmi, mulai dari musyawarah tingkat RT/RW hingga layanan digital resmi Kementerian Sosial.

"Salurannya kita buka lewat WA, kita buka lewat command center, kita buka lewat aplikasi Cek Bansos, kita buka lewat desa-desa dengan aplikasi SIKS-NG, di sana ada operator data desa, dan sekarang ada sekali lagi digitalisasi Bansos," ujarnya.

Pemerintah berkomitmen untuk terus memperbarui data yang dinamis akibat dinamika kependudukan seperti kelahirannya warga baru, kematian, maupun perubahan kondisi ekonomi.

"Jadi kalau ada keluhan, setiap ada fakta-fakta yang ada di lapangan, kita segera tindaklanjuti, kita segera mutakhirkan," imbuhnya.

Apresiasi juga diberikan kepada masyarakat yang aktif melaporkan ketidaksesuaian data di daerahnya masing-masing demi keakuratan basis data nasional.

"Jadi itu tentu kita apresiasi dan kita buka untuk dilakukan pemutakhiran, Insya Allah data kita akan makin akurat," kata Gus Ipul.

Keakuratan data dinilai sebagai fondasi utama agar seluruh program bantuan sosial dapat didistribusikan secara adil dan tepat sasaran.

"Ini (pemutakhiran) penting, karena data menjadi penentu apakah program kita tepat sasaran, program kita sampai kepada mereka yang berhak," jelasnya.

Sinergi bersama BPS sebagai pengelola data tunggal mempermudah konsolidasi informasi dari tingkat daerah hingga pusat.

"Prinsip yang pertama bahwa pemerintah ingin terbuka. Pemerintah dibawah arahan Bapak Presiden Prabowo ingin melibatkan seluruh masyarakat agar kita memperoleh data yang akurat. Nah dengan adanya pengelola tunggal data ini, yaitu BPS, ini memudahkan kita untuk konsolidasi," pungkasnya.

Di tingkat daerah, Dinas Sosial Kabupaten Batang siap memfasilitasi warga yang ingin mengajukan pembaruan data ekonomi melalui operator desa dan kelurahan.

Kepala Dinsos Batang Willopo menegaskan bahwa perubahan status kesejahteraan warga di daerah sangat memungkinkan selama ada pengusulan aktif dari masyarakat.

“Teruslah melakukan pemutakhiran data. Pemutakhiran data, pemutakhiran data. Artinya pengusulan perubahan data, pembaruan data.

Pemahaman publik terkait wewenang penetapan status tersebut. Dinsos daerah bertindak sebagai fasilitator pengusulan dan pembaruan, whereas keputusan akhir tingkat kesejahteraan berada di tingkat pusat,” katanya.

Warga yang mengalami ketidaksesuaian status dapat mendatangi pemerintah desa setempat untuk memperbarui data melalui aplikasi SIKS-NG.

“Saran kami adalah melakukan pemutakhiran. Bagaimana caranya pemutakhiran? Koordinasi menghubungi kepada desa atau kelurahan di mana tempat kita tinggal,” ungkapnya.

Sebanyak 106 pendamping Program Keluarga Harapan disiagakan untuk mendampingi proses pemutakhiran data di 248 desa dan kelurahan se-Kabupaten Batang.

“Pendamping PKH itu dari semuanya ngayahi 248 desa/kelurahan. Meskipun jumlah PKH itu 106, tapi satu orang kan bisa tiga desa, tiga kelurahan. Ada rangkaplah gitu,” jelasnya.

Penetapan status ekonomi warga dilakukan secara terukur menggunakan 39 variabel terukur, yang terdiri dari 13 variabel individu dan 26 variabel keluarga.

“Semua indikator tersebut menjadi penentu utama dalam menilai tingkat kesejahteraan suatu rumah tangga secara objektif. Kalau untuk mengadakan perubahan itu mengisi di formulir, itu ada 39 variabel ini,” pungkasnya.

Guna memperkuat validitas perhitungan desil, BPS juga membentuk tim kajian khusus untuk mengevaluasi kriteria dan variabel penentuan tingkat kesejahteraan keluarga secara nasional.