Pemerintah Batasi Pembelian Pertalite untuk Kelompok Mampu Desil 10

Pemerintah berencana menerapkan pembatasan pembelian BBM bersubsidi jenis Pertalite bagi masyarakat kelompok kaya desil 10 dalam beberapa bulan mendatang, seperti dilansir dari Detik Finance pada Kamis (20/8/2026).

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengonfirmasi bahwa skema pengetatan tidak langsung diberlakukan secara menyeluruh, melainkan difokuskan terlebih dahulu pada masyarakat kelompok desil 10 agar penyaluran subsidi BBM menjadi lebih tepat sasaran.

"Nggak diperketat. Cuma akan dipastikan nanti yang saya tahu ya, supaya tepat sasaran. Mungkin kita akan coba nanti berapa bulan ke depan, yang Desil 10, kita batasin dulu," ujar Purbaya saat ditemui di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (20/8/2026).

Kebijakan pengetatan distribusi BBM subsidi tersebut diproyeksikan mampu menekan dan menghemat alokasi anggaran belanja pemerintah.

"Nanti ada penghematan, kita masih menghitung. Kira-kira sepersepuluhnya kalau nggak salah," ujar Purbaya.

Langkah serupa juga disuarakan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia pada Rabu (19/8/2026), yang menyatakan bahwa formulasi pembatasan untuk desil 9 dan 10 masih terus dikaji secara mendalam.

Selama proses kajian belum usai, skema distribusi BBM tetap berpatokan pada aturan berjalan, di mana kendaraan umum seperti bus dan truk mendapatkan kuota harian hingga 200 liter, sedangkan mobil pribadi sebesar 50 liter per hari.

"Pembatasan Pertalite, sekarang kan kita masih dalam kajian, lagi dikaji. Sekarang masih kalau sampai dengan keputusan kajian belum ada, masih seperti sekarang ini," ujar Bahlil dalam acara Indonesia International Geothermal Convention & Exhibition di Jakarta, Rabu (19/8/2026).

Pemerintah menilai masyarakat yang berada di taraf ekonomi desil 9 dan 10 tergolong mampu sehingga sudah tidak layak lagi menikmati fasilitas BBM bersubsidi.

"Tapi gini loh, masih, kita kan kalau Desil 9, 10 itu kan seperti saya, seperti Pak Ketua Asosiasi. Masa kita mau pakai subsidi? Ya sudahlah, yang kaya-kaya,yang sudah mampu itu jangan ngambil hak rakyat lah, kira-kira begitu. Subsidi itu ya untuk saudara-saudara kita yang berhak menerimanya," ujar Bahlil.