Pemerintah Batasi Pembelian BBM Subsidi Pertalite Secara Bertahap

Pemerintah mulai menyiapkan langkah pembatasan pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi Pertalite secara bertahap, dengan menyasar kelompok masyarakat paling sejahtera atau desil 10 pada tahap awal, sebagaimana dilansir dari Investor Daily pada Rabu (12/8/2026).

Skema pembatasan ini diterapkan untuk mengukur sejauh mana dampak kebijakan terhadap kondisi perekonomian nasional sebelum nantinya diberlakukan kepada kelompok masyarakat berkecukupan lainnya.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, bahwa uji coba penghentian akses Pertalite untuk desil 10 dilakukan guna memantau efektivitas kebijakan secara terukur.

"Kita akan lakukan secara bertahap untuk melihat dampaknya seperti apa sih. Kalau let's say desil 10 saya stop, gak boleh beli Pertalite gimana dampaknya ke ekonominya," kata Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Keuangan.

Guna mendukung skema seleksi konsumen penerima subsidi tersebut, Purbaya menyebutkan bahwa pihak PT Pertamina (Persero) telah menyiapkan infrastruktur sistem khusus untuk memilah pengguna yang berhak.

"Jadi, kita akan bertahap," kata Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Keuangan.

Berdasarkan klasifikasi tingkat kesejahteraan, kelompok desil 9 dan desil 10 yang tergolong kelas ekonomi atas akan dialihkan untuk menggunakan BBM nonsubsidi seperti Pertamax, Pertamax Green, Pertamax Turbo, Dexlite, hingga Pertamina Dex.

Langkah penataan distribusi subsidi BBM ini juga mendapat perhatian mendalam dari lini kementerian teknis demi memastikan kucuran dana APBN tepat sasaran.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menekankan pentingnya evaluasi penyaluran Pertalite agar anggaran BBM bersubsidi tidak lagi dinikmati oleh kalangan masyarakat mampu.

"Masa orang kaya harus kita subsidi, contoh Pertalite, desil 9, desil 10 masih kena, masih dapat subsidi. Nah ini yang kita mulai bahas sistemnya segala macam. Supaya apa? Angka subsidi yang ratusan triliun ini betul-betul diberikan kepada saudara-saudara kita yang berhak menerimanya," kata Bahlil Lahadalia, Menteri ESDM.