Pemerintah Berencana Batasi Konsumsi BBM Subsidil Bagi Desil 10

Pemerintah menyiapkan skema pembatasan distribusi bahan bakar minyak bersubsidi khusus untuk golongan masyarakat teratas atau desil 10. Langkah ini diambil guna memastikan alokasi anggaran energi nasional disalurkan tepat sasaran, sebagaimana dilansir dari Investor Daily pada Kamis (20/8/2026). Melalui skema baru tersebut, kelompok desil 10 tidak lagi diperkenankan mengonsumsi BBM bersubsidi.

Pemerintah berencana melakukan uji coba pengetatan distribusi ini dalam beberapa bulan mendatang. "Tidak diperketat, cuma akan dipastikan nanti yang saya tahu ya, supaya tepat sasaran. Mungkin kita akan coba nanti berapa bulan ke depan, yang desil 10, kita batasi dulu," kata Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa di Gedung DPR, Jakarta.

Pengelompokan desil digunakan pemerintah untuk mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat yang terbagi menjadi sepuluh tingkatan. Saat ini, Kementerian Keuangan masih mengalkulasi potensi efisiensi anggaran negara yang dapat diperoleh dari kebijakan pembatasan BBM untuk kelompok paling sejahtera tersebut.

"Kami masih menghitung, nanti ada penghematan. Kira-kira sepersepuluhnya, hampir flat kok," ujar Purbaya. Lonjakan realisasi belanja subsidi dan kompensasi menjadi alasan utama penataan ulang distribusi BBM. Data Kementerian Keuangan mencatat penyerapan anggaran subsidi dan kompensasi energi pada semester I-2026 telah menembus Rp233 triliun, melonjak 44,4 persen dibandingkan periode sama tahun sebelumnya senilai Rp161,4 triliun.

Total angka tersebut mencakup belanja subsidi sebesar Rp116 triliun dan dana kompensasi mencapai Rp116,9 triliun. Pembengkakan anggaran terdorong oleh pergerakan harga minyak mentah Indonesia, fluktuasi nilai tukar rupiah, serta kenaikan volume penyaluran BBM sebesar 7,8 persen, LPG 3 kg sebesar 2,0 persen, dan pelanggan listrik bersubsidi sebesar 2,1 persen.