Pemerintah Alokasikan Anggaran Pendidikan Rp 820 Triliun Pada RAPBN 2027

Menteri Keuangan RI Purbaya Yudhi Sadewa memaparkan alokasi anggaran sektor pendidikan sebesar Rp 820,9 triliun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027 di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (27/8/2026), sebagai upaya percepatan peningkatan kualitas pendidikan nasional.

Pemerintah merancang total belanja negara sebesar Rp 4.097,2 triliun dengan target pendapatan negara mencapai Rp 3.426,0 triliun dalam postur RAPBN 2027 untuk menopang agenda pembangunan nasional, sebagaimana dilansir dari Detikcom.

Program penunjang kualitas pendidikan tahun 2027 mencakup pembangunan Sekolah Rakyat, Sekolah Unggul Garuda, Sekolah Nasional Terintegrasi, serta percepatan revitalisasi fasilitas sekolah dan madrasah di berbagai daerah.

"Percepatan peningkatan kualitas pendidikan antara lain dengan pembangunan Sekolah Rakyat, Sekolah Unggul Garuda, dan Sekolah Nasional Terintegrasi, percepatan revitalisasi sekolah dan madrasah, serta peningkatan kualitas pembelajaran melalui Makan Bergizi Gratis," jelas Purbaya.

Alokasi dana belanja negara yang dirancang pemerintah turut memperhatikan ketahanan ekonomi di tengah dinamika kondisi global.

"Belanja negara dialokasikan sebesar Rp 4.097,2 triliun. Pendapatan negara ditergetkan mencapai Rp 3.426,0 triliun," kata Purbaya.

Sebelumnya, prioritas pembiayaan pendidikan tersebut telah disesuaikan dengan amanat konstitusi yang mewajibkan porsi sekurang-kurangnya 20 persen dari anggaran negara.

"Sesuai dengan Undang-Undang 1945, negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari APBN untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan nasional," kata Purbaya dalam konferensi pers APBN dan nota keuangan tahun anggaran 2027, Jumat (14/8/2026).

Anggaran pendidikan sebesar Rp 820,9 triliun tersebut ditargetkan untuk menyasar Program Indonesia Pintar bagi 22,1 juta siswa, Kartu Indonesia Pintar Kuliah untuk 1,1 juta mahasiswa, serta Makan Bergizi Gratis kepada 60,6 juta penerima.

Selain itu, pembiayaan dialokasikan untuk renovasi 12.215 satuan pendidikan, pembangunan 7 Sekolah Unggul Garuda, pembangunan 100 Sekolah Rakyat, operasional 166 Sekolah Rakyat, Bantuan Operasional Sekolah bagi 54,2 juta siswa, Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD untuk 6,3 juta peserta didik, Tunjangan Profesi Guru non-PNS untuk 1,3 juta guru, Tunjangan Profesi Guru ASN Daerah untuk 1,7 juta guru, Tambahan Penghasilan Guru ASN Daerah untuk 20,7 ribu guru, Bantuan Operasional Penyelenggaraan 148 museum dan taman budaya, serta beasiswa LPDP.