Pemerintah Bangladesh Tegaskan Kunjungan Perdana Menteri ke India Belum Pasti

Peluang kunjungan Perdana Menteri Bangladesh Tarique Rahman ke India sebelum pelaksanaan KTT BRICS dinilai sangat kecil akibat belum terciptanya kesepakatan serta perubahan pola pikir dari kepemimpinan India.

Keputusan Dhaka untuk belum memprioritaskan agenda bilateral tersebut disampaikan langsung oleh Penasihat Urusan Luar Negeri PM Bangladesh, Humayun Kabir, dalam wawancara bersama kantor berita negara BSS pada Kamis, 20 Agustus 2026.

Penjelasan resmi ini muncul di tengah ketidakpastian rencana kunjungan bilateral ke India bulan ini, meskipun New Delhi telah menyampaikan undangan resmi kepada Rahman untuk pertemuan bilateral sekaligus sesi outreach KTT BRICS.

Kabir menegaskan bahwa Dhaka memegang prinsip untuk tidak terburu-buru melakukan agenda diplomatik tanpa adanya kejelasan sikap dari pemerintah India.

"Sangat penting untuk memastikan hubungan seperti apa yang ingin dibangun India dengan pemerintah terpilih di Bangladesh yang memegang mandat dua pertiga rakyat. Tidak ada alasan untuk terburu-buru melakukan kunjungan tingkat tinggi di luar kepentingan nasional," ujar Humayun Kabir, Penasihat Urusan Luar Negeri PM Bangladesh.

Ia menepis berbagai kabar yang beredar di media India mengenai rencana kedatangan Rahman sebelum KTT BRICS yang dijadwalkan berlangsung di New Delhi pada 12–13 September 2026.

"Kecuali jika lingkungan yang kondusif diciptakan berdasarkan konsensus kedua negara mengenai isu-isu spesifik serta undangan yang saling menghormati, peluang kunjungan Perdana Menteri ke India sebelum KTT BRICS mendatang sangatlah kecil," kata Humayun Kabir, Penasihat Urusan Luar Negeri PM Bangladesh.

Ia menambahkan bahwa posisi Dhaka mengenai partisipasi dalam forum internasional tersebut tetap bergantung pada kesepakatan bersama.

"Namun, jika lingkungan yang sesuai telah tercipta berdasarkan konsensus kedua negara, Dhaka akan menunjukkan sikap positif untuk berpartisipasi dalam KTT BRICS mendatang," kata Humayun Kabir, Penasihat Urusan Luar Negeri PM Bangladesh.

Kabir yang juga menjabat Sekretaris Jenderal Bersama Urusan Internasional di partai berkuasa Bangladesh Nationalist Party (BNP) menilai pemberitaan media India mengenai agenda kunjungan Rahman tidak memiliki dasar faktual.

"Laporan di media India mengenai kunjungan Rahman tidak berdasar dan hanya berdasarkan asumsi," ujar Humayun Kabir, Penasihat Urusan Luar Negeri PM Bangladesh.

Menurutnya, kejelasan hubungan diplomatik kedua negara sangat bergantung pada bagaimana kepemimpinan India memahami dinamika politik terbaru di Bangladesh pasca-demonstrasi massal yang menggulingkan pemerintahan sebelumnya.

"Hubungan antara kedua negara dan kunjungan tingkat tinggi kepala pemerintah Bangladesh bergantung pada perubahan pola pikir atau perspektif kepemimpinan India saat ini. Negara tetangga harus memahami secara benar realitas kebangkitan massa Juli di Bangladesh yang mengorbankan lebih dari 1.500 jiwa," kata Humayun Kabir, Penasihat Urusan Luar Negeri PM Bangladesh.

Ketegangan diplomatik kedua negara diwarnai keberadaan mantan PM Sheikh Hasina yang melarikan diri ke India sejak Agustus 2024, di mana permintaan ekstradisi dari Dhaka masih dipelajari secara hukum oleh pihak New Delhi.

Pemerintah Bangladesh menyampaikan kecaman keras atas kebebasan politik yang diberikan kepada Hasina selama berada di wilayah India.

"Penggunaan wilayah India untuk melakukan aktivitas yang mendestabilisasi Bangladesh atau memberi ruang bagi terpidana, teroris, atau pembunuh telah memicu kemarahan mendalam jutaan rakyat Bangladesh. Berdasarkan norma diplomatik internasional, Delhi tidak dapat membenarkan hal ini dengan cara apa pun," ujar Humayun Kabir, Penasihat Urusan Luar Negeri PM Bangladesh.

Dhaka menegaskan telah melayangkan protes resmi dan akan terus memberikan tekanan diplomatik agar aktivitas anti-Bangladesh di India dihentikan.

"Selain itu, hal tersebut tidak dapat dibenarkan dalam kondisi apa pun dengan dalih kebebasan berpendapat. Pemerintah telah mengajukan protes diplomatik ke New Delhi, mengingatkannya akan kewajiban hukum bilateral dan internasional dalam hal ini. Tekanan diplomatik akan terus berlanjut untuk menghentikan aktivitas anti-Bangladesh di masa depan," kata Humayun Kabir, Penasihat Urusan Luar Negeri PM Bangladesh.

Pemerintah India sendiri telah menyatakan tidak mendukung pandangan politik yang disampaikan Hasina dalam konferensi pers virtual pada 5 Agustus lalu.

Di samping hubungan dengan India, Bangladesh menegaskan penerapan kebijakan luar negeri berimbang di bawah prinsip "Bangladesh First" dengan memperkuat kerja sama strategis bersama China, Pakistan, Saudi Arabia, dan Türkiye.