Pemerintah Lakukan Langkah Cepat Hadapi Potensi Ancaman Komputasi Kuantum

Langkah antisipasi menghadapi potensi ancaman keamanan siber akibat pesatnya perkembangan teknologi komputasi kuantum kini tengah dipercepat oleh pemerintah. Penyiapan langkah strategis ini dibahas dalam Rapat Koordinasi Urgensi Penyusunan Kebijakan Menghadapi Post-Quantum (PQC) yang dilansir dari Detik iNET.

Pertemuan yang berlangsung pada Kamis (6/8) tersebut melibatkan Kemenko Polkam, BSSN, PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk, akademisi, praktisi industri, serta komunitas keamanan siber. Forum ini dirancang untuk menyerap masukan publik sebagai fondasi penyusunan kebijakan nasional.

Kemajuan komputer kuantum memang menawarkan lompatan kapasitas komputasi yang mendukung inovasi digital. Namun, teknologi ini sekaligus membawa risiko melemahkan sistem kriptografi yang mengamankan komunikasi, transaksi digital, dan data strategis saat ini.

"Soal Post-Quantum Cryptography, dunia bergerak jauh lebih cepat dari yang kita bayangkan. Kita harus mengejar dan membuat lompatan. Persiapan menghadapi era post-quantum bukan lagi menjadi isu sektoral, melainkan agenda strategis nasional yang membutuhkan kolaborasi erat antara pemerintah, industri, akademisi, dan komunitas agar Indonesia memiliki kesiapan yang memadai menghadapi perubahan lanskap keamanan siber di masa depan," ujar Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi dan Informasi Kemenko Polkam, Marsda TNI Eko Dono Indarto dalam keterangan tertulis (11/8/2026).

Sejumlah agenda prioritas dirumuskan dalam forum tersebut, seperti penyusunan Peta Jalan Nasional Migrasi PQC dan penentuan prioritas perlindungan data sensitif. Selain itu, muncul usulan pembentukan National Quantum Center sebagai pusat riset, standardisasi, serta pengembangan talenta kuantum nasional.

Dukungan penguatan koordinasi lintas sektor juga ditegaskan oleh Asisten Deputi Pencegahan dan Peningkatan Kapasitas Keamanan Siber Kemenko Polkam, Marsma TNI Budi Eko Pratomo, bersama Asisten Deputi Telekomunikasi dan Informasi, Marsma TNI Agus Pandu Purnama. Integrasi kebijakan dinilai krusial untuk menjawab kompleksitas tantangan keamanan digital.

Sementara itu, Deputi Bidang Strategi dan Kebijakan Keamanan Siber dan Sandi BSSN, Marsda TNI R. Tjahjo Kurniawan, menekankan pentingnya keamanan siber sebagai fondasi transformasi digital. Peningkatan kesadaran risiko quantum attack dan migrasi kriptografi bertahap perlu segera dilakukan.

BSSN sendiri telah membentuk Gugus Tugas Nasional Penyiapan Migrasi Post-Quantum Cryptography. Tim ini bertugas menyusun peta jalan nasional demi memperkuat ketahanan ekosistem digital Indonesia.

Dari ranah industri, Telkom menyatakan kesiapan menjadi mitra strategis pemerintah. Pengembangan riset PQC, termasuk kajian quantum error correction dan pembinaan talenta digital, telah dimulai melalui Telkom University.

Telkom juga mengkaji penyediaan quantum-safe network serta quantum-safe data center. Langkah ini ditujukan untuk memastikan infrastruktur nasional siap bertransisi ke era baru.

Direktur Strategic Business Development & Portfolio Telkom, Seno Soemadji, menyebutkan bahwa pembenahan kapabilitas nasional secara menyeluruh jauh lebih penting daripada sekadar adopsi teknologi semata.

"Era komputasi kuantum akan mengubah paradigma keamanan digital secara fundamental. Karena itu, yang perlu dibangun bukan hanya kesiapan teknologi, tetapi juga kapabilitas nasional. Kolaborasi antara pemerintah, industri, akademisi, dan komunitas menjadi fondasi untuk mempercepat kesiapan Indonesia menghadapi era tersebut," kata Seno.

Di sisi lain, Chairman CISSReC Pratama Persadha menyarankan agar organisasi tidak menunggu hingga komputer kuantum mampu membobol kriptografi saat ini. Inventarisasi aset digital dan pemetaaan data kritis dapat dimulai dari sekarang.

Melalui pendekatan bertahap tersebut, proses migrasi ke sistem keamanan tahan kuantum dapat berjalan lancar tanpa perlu mengganti seluruh infrastruktur yang ada. Sinergi lintas sektor ini diharapkan tidak hanya menangkal ancaman siber, tetapi juga memperkuat kedaulatan digital Indonesia.