Pemerintah Alokasikan Anggaran Pendidikan 2027 Rp 820 Triliun

Pemerintah menetapkan alokasi anggaran pendidikan untuk tahun 2027 sebesar Rp 820,9 triliun pada Jumat, 14 Agustus 2026. Nilai ini meningkat sekitar Rp 100 triliun apabila dibandingkan dengan perkiraan anggaran pada 2026, sebagaimana dilansir dari Detikcom.

Pengalokasian dana tersebut dilakukan guna memenuhi amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Aturan tersebut mengharuskan negara memprioritaskan sekurangnya 20 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk sektor pendidikan.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan penetapan angka tersebut dalam keterangannya yang diunggah melalui kanal YouTube Kementerian Keuangan RI.

"Sesuai dengan Undang-Undang 1945, negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari APBN untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan nasional," tutur Purbaya, Jumat (14/8/2026).

Dana sebesar Rp 820,9 triliun tersebut direncanakan untuk mendanai berbagai program strategis, termasuk Program Indonesia Pintar bagi 22,1 juta siswa serta Kartu Indonesia Pintar Kuliah untuk 1,1 juta mahasiswa. Selain itu, alokasi mencakup Tunjangan Profesi Guru non-PNS bagi 1,3 juta guru dan program Makan Bergizi Gratis yang menyasar 60,6 juta penerima.

Pemerintah juga menganggarkan pembangunan 7 Sekolah Unggul Garuda, renovasi 12.215 unit sekolah dan madrasah, serta pembangunan 100 Sekolah Rakyat beserta operasional 166 Sekolah Rakyat. Bantuan Operasional Sekolah ditargetkan menyasar 54,2 juta siswa, Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD bagi 6,3 juta peserta didik, hingga bantuan untuk 148 museum dan taman budaya beserta Beasiswa LPDP.

Di tingkat daerah, alokasi mencakup Tunjangan Profesi Guru ASN Daerah untuk 1,7 juta guru dan Tambahan Penghasilan Guru ASN Daerah bagi 20,7 ribu guru. Rangkaian kebijakan ini difokuskan pada pemerataan akses pendidikan, percepatan revitalisasi sarana prasarana, peningkatan kualitas pembelajaran, serta pemenuhan hak pendidikan dasar secara afirmatif.