Pembiayaan Pindar UMKM Tembus Rp35 Triliun Per Juni 2026

Otoritas Jasa Keuangan mencatat penyaluran pembiayaan industri pinjaman daring kepada sektor usaha mikro, kecil, dan menengah mencapai Rp35,12 triliun hingga Juni 2026. Angka tersebut tumbuh 23,25 persen secara tahunan dan menyumbang 33,41 persen dari total pembiayaan nasional sebesar Rp105,14 triliun.

Tingkat risiko kredit macet secara agregat berada di posisi 4,26 persen. Data OJK ini disampaikan dalam acara Fintech Lending Days yang diselenggarakan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia pada 20 hingga 21 Agustus 2026 di Denpasar, Bali.

Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya OJK Agusman menilai peran sektor pembiayaan digital makin krusial bagi UMKM.

"Industri Pindar memiliki posisi yang semakin penting dalam menyediakan alternatif pendanaan bagi UMKM," kata Agusman.

Dukungan regulasi juga terus didorong oleh parlemen agar pertumbuhan sektor ini sejalan dengan program pemerintah.

“Pindar punya kontribusi yang luar biasa dalam pembiayaan UMKM. Untuk itu industri ini harus diberikan ruang yang cukup untuk terus tumbuh dari sisi regulasi, pondasi hukum, serta ekosistem yang mendukung," kata Ketua Komisi XI Mukhamad Misbakhun.

Pihak asosiasi menegaskan pentingnya menjaga kualitas penyaluran pembiayaan agar tetap sehat dan berkelanjutan.

“Masa depan industri ini membutuhkan kolaborasi yang lebih erat dari stakeholders seperti pemerintah, investor, perbankan, ekosistem pendukung, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya," kata Ketua Umum AFPI Entjik S. Djafar.

Gubernur Bali Wayan Koster mendorong agar porsi pembiayaan lebih banyak diarahkan ke sektor produktif, seperti petani organik, pelaku ekonomi kreatif berbasis budaya lokal, serta UMKM.

“Khusus di Bali, kami mendorong agar pembiayaan pindar lebih banyak diarahkan ke sektor produktif, antara lain petani organik, pelaku ekonomi kreatif berbasis budaya Bali, UMKM, serta pengusaha muda yang sedang membangun dan mengembangkan usaha,” kata Koster.

Pemerintah Provinsi Bali menyiapkan jaringan 1.500 desa adat serta program literasi digital di SMA dan SMK se-Bali sebagai saluran edukasi keuangan. Langkah ini diambil karena OJK menargetkan porsi penyaluran ke sektor produktif dapat mencapai 40 hingga 50 persen, sementara potensi Bali mencakup sekitar 440 ribu UMKM.

Dewan Pengawas AFPI Bernadino Vega menyebut tantangan utama industri saat ini adalah menghubungkan pelaku usaha ke ekosistem keuangan dengan tata kelola dan penagihan yang bertanggung jawab.

Dari sisi pelaku industri, Kredit Pintar turut menerapkan prinsip pembiayaan yang bertanggung jawab melalui program Teman Atur Uang yang mencakup tiga prinsip: Jaga Cash Flow, Pahami & Pilih, serta Tetap Terkontrol.

"Memberikan akses pembiayaan adalah satu bagian dari peran kami. Namun, peran yang lebih besar adalah membantu masyarakat memahami kapan mereka membutuhkan pendanaan, menentukan jumlah yang sesuai dengan kemampuan, dan tetap memiliki kendali sampai kewajibannya terpenuhi. Inilah yang kami maksud dengan Kredit Pintar sebagai Teman Atur Uang," kata Presiden Direktur Kredit Pintar Ronny Kasim pada Minggu, 23 Agustus 2026.

Langkah penyelarasan antara pertumbuhan bisnis dan prinsip penyaluran yang bertanggung jawab dinilai menjadi kunci utama keberlanjutan industri.

Head of Business and Operations Kredit Pintar Irgo Bachtiar menilai pertumbuhan bisnis, perluasan akses pembiayaan, dan prinsip responsible lending harus berjalan beriringan.