Pakar UMM Desak Pemerintah Perkuat Mitigasi Karhutla Berbasis SDM dan Teknologi

Ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) kembali melanda sejumlah wilayah Indonesia pada musim kemarau. Wilayah Kalimantan menjadi salah satu area yang menghadapi lonjakan titik panas hingga menetapkan status siaga dan waspada. Seperti dilansir dari Detikcom, data Kementerian Kehutanan mencatat sebanyak 750 hotspot berkepercayaan tinggi terdeteksi di tiga provinsi pada periode 17-19 Agustus 2026.

Rinciannya meliputi 367 titik di Kalimantan Barat, 343 titik di Kalimantan Tengah, serta 40 titik di Kalimantan Selatan. Sebelum lonjakan di Kalimantan, karhutla juga sempat melalap area seluas 1.120 hektare di Bromo meski akhirnya berhasil dipadamkan. Maraknya insiden ini mendorong pakar kehutanan Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), Dr Tatag Muttaqin S Hut M Sc IPM, mendesak aksi nyata pemerintah.

Ia menekankan pentingnya penguatan langkah pencegahan agar bencana serupa tidak terus berulang setiap tahun.

Menurut Tatag, pola kebakaran yang terus berulang menandakan perlunya perbaikan strategi pencegahan. Faktor aktivitas manusia, baik sengaja maupun kelalaian, turut menjadi pemicu utama di samping faktor kondisi alam.

"Kalau sudah berbicara pola yang berulang dan kejadian kebakaran terjadi setiap tahun, sebenarnya ada kesempatan besar bagi kita untuk melakukan pencegahan secara terukur," kata Tatag. Ia memaparkan tiga pilar utama yang wajib diperhatikan pemerintah dalam mengatasi ancaman karhutla. Ketiga aspek tersebut mencakup penguatan kualitas sumber daya manusia (SDM), pemanfaatan teknologi secara optimal, serta pelibatan aktif masyarakat.

Fokus pemerintah diharapkan tidak hanya tertuju pada upaya pemadaman di lokasi kejadian. Peningkatan kapasitas dan jumlah personel lapangan sangat krusial untuk mengawasi kawasan hutan yang luas sekaligus mengedukasi warga sekitar agar tidak memicu kebakaran. "Kalau pemerintah fokus pada aspek pencegahan, pelibatan SDM-nya harus diperbanyak. Harus banyak personel yang turun dan peduli di lapangan," ujar Tatag.

Selain penambahan personel, keberadaan sistem peringatan dini berbasis teknologi menjadi instrumen penting. Penggunaan teknologi dapat mempercepat deteksi awal titik api dan mempermudah pemetaan wilayah rawan kebakaran. "Dengan SDM yang terbatas, pemerintah harus didukung teknologi.

Meskipun pada akhirnya tetap membutuhkan tenaga manusia di lapangan, setidaknya teknologi dapat mempermudah pemetaan dan pemantauan," kata Tatag. Ia menambahkan bahwa pemanfaatan data historis lokasi kebakaran harus dijadikan pijakan utama dalam menyusun skema mitigasi terencana. Pendekatan ini krusial agar penanganan karhutla tidak lagi bersifat reaktif setelah api meluas.