OJK Perkuat Sinergi Jaga Stabilitas Rupiah dan Ekonomi Nasional

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memperkuat sinergi antarpemangku kepentingan untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan perekonomian nasional di tengah tingginya ketidakpastian pasar global. Langkah strategis ini dibahas dalam diskusi Forekbank Financial Outlook 2026 di Jakarta pada Kamis (29/7/2026), sebagaimana dilansir dari Investor Daily.

Kepala Departemen Perizinan dan Manajemen Krisis Perbankan (DPMKP) OJK, Aslan Lubis menyatakan bahwa tahun ini merupakan periode penuh tantangan bagi industri jasa keuangan domestik akibat ketidakpastian geopolitik global yang dipicu konflik Iran-Amerika Serikat. Hal tersebut berdampak langsung pada terganggunya rantai pasok energi global, khususnya minyak bumi, di mana Indonesia saat ini berstatus sebagai net importir.

"Semua faktor ketidakpastian itu kemudian mengganggu rantai pasok global, khususnya energi, yang sama-sama kita ketahui juga kita sekarang sudah menjadi net importir, khususnya di minyak," kata Aslan Lubis, Kepala Departemen Perizinan dan Manajemen Krisis Perbankan OJK.

Guna menghadapi tantangan tersebut, kerja sama lintas sektor mutlak diperlukan. Bank Indonesia telah menaikkan suku bunga acuan hingga 100 basis poin sepanjang Mei-Juni 2026, sementara Kementerian Keuangan melakukan efisiensi anggaran program Makan Bergizi Gratis demi memperkuat posisi fiskal negara.

"Kita patut berbangga bahwa stabilitas sektor keuangan, saya kira teman-teman semua melihat, itu terjaga dengan sangat baik sampai saat ini," ujar Aslan Lubis, Kepala Departemen Perizinan dan Manajemen Krisis Perbankan OJK.

Merespons dinamika tersebut, pelaku industri perbankan seperti PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) mulai menajamkan strategi pembiayaan. Langkah ini dilakukan melalui penyeimbangan ekspansi bisnis, efisiensi operasional, serta manajemen risiko terukur untuk menyasar sektor produktif dan program prioritas pemerintah.

"Kami menjaga keseimbangan antara pertumbuhan, kualitas pembiayaan, likuiditas, inklusi keuangan, dan juga agenda pembangunan nasional," kata Bob Tyasika Ananta, Wakil Direktur Utama BSI.

BSI juga membidik pembiayaan investasi dan sektor perumahan melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) perumahan demi memperkuat sisi permintaan dan pasokan ekosistem properti nasional.

"Melalui kredit usaha rakyat (KUR) perumahan, BSI menyasar aspek demand untuk kepemilikan rumah oleh masyarakat, sekaligus memperkuat sisi supply dengan mendanai toko bangunan hingga agen properti, meski portofolio perseroan didominasi oleh demand," ujar Bob Tyasika Ananta, Wakil Direktur Utama BSI.

Di sisi lain, Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, Telisa Falianty mengingatkan pentingnya harmonisasi yang seimbang antara kebijakan moneter Bank Indonesia dan fiskal Kementerian Keuangan agar tidak timbul dominasi salah satu pihak yang berisiko memicu krisis.

"Antara Kemenkeu dan BI harus harmonis antara moneter dengan fiskalnya. Jangan sampai fiskal terlalu dominan dibandingkan moneter atau sebaliknya. Jika fiskal terlalu dominan, itu akan memberikan potensi krisis dan mengurangi prudentiality," ucap Telisa Falianty, Guru Besar FEB Universitas Indonesia.

Telisa menambahkan bahwa penyaluran kredit saat ini masih berpusat pada korporasi besar seperti sektor sawit dan nikel, sedangkan sektor UMKM belum tumbuh signifikan seiring dengan fenomena penurunan daya beli masyarakat kelas menengah.

"Mulai dari fenomena maraknya penarikan tabungan (makan tabungan) hingga penggunaan fasilitas pinjaman untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari (makan pinjaman) atau manja," kata Telisa Falianty, Guru Besar FEB Universitas Indonesia.

Menutup rangkaian diskusi, Ekonom Senior Prasasti Center for Policy Studies, Piter Abdullah menekankan urgensi penerapan mitigasi risiko nilai tukar (hedging) bagi institusi keuangan dan korporasi untuk melindungi aset dari tekanan volatilitas pasar global.

"Upaya mitigasi dari perkembangan dan pelemahan nilai tukar rupiah itu adalah hedging. Ini adalah upaya korporasi dan lembaga keuangan untuk melindungi nilai aset dan investasinya dari risiko pelemahan nilai tukar," ujar Piter Abdullah, Ekonom Senior Prasasti Center for Policy Studies.

Piter menyebutkan berbagai instrumen lindung nilai konvensional maupun syariah telah tersedia di pasar domestik, seperti Forex Forward, Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF), hingga Interest Rate Swap.