OJK Restui Penggabungan BPRS Rizky Barokah ke BPRS PNM Mentari

Langkah konsolidasi perbankan syariah kembali berlanjut setelah Otoritas Jasa Keuangan memberikan restu penggabungan usaha PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS) Rizky Barokah ke dalam PT BPRS PNM Mentari. Kebijakan ini diambil guna memperkuat struktur industri BPRS agar lebih sehat, kompetitif, serta mampu menyajikan layanan yang lebih maksimal bagi publik.

Keputusan resmi penggabungan tersebut disahkan melalui Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-55/D.03/2026 pada 13 Juli 2026. Sebagaimana dilansir dari Investor Daily, aksi korporasi ini dijalankan demi memenuhi ketentuan POJK Nomor 7 Tahun 2024 tentang BPRS sekaligus menyokong peningkatan kapasitas usaha, struktur permodalan, tata kelola, dan kualitas pelayanan.

Pascapenggabungan, seluruh aset maupun kewajiban milik PT BPRS Rizky Barokah dialihkan secara penuh kepada PT BPRS PNM Mentari sebagai entitas hasil merger. Kantor pusat PT BPRS Rizky Barokah yang bertempat di Kota Tangerang Selatan kelak beroperasi sebagai Kantor Cabang PT BPRS PNM Mentari yang berkedudukan di Kabupaten Garut.

Kepala OJK Tasikmalaya Nofa Hermawati menguraikan bahwa konsolidasi ini merupakan pijakan strategis dalam menguatkan daya tahan industri perbankan serta memperluas kontribusinya bagi perekonomian nasional.

"OJK akan terus mengawal proses konsolidasi agar berjalan sesuai ketentuan sehingga menghasilkan BPR Syariah yang sehat, adaptif, dan mampu memberikan nilai tambah bagi masyarakat serta perekonomian daerah," kata Nofa, Selasa (21/7/2026).

Selain memantapkan kelembagaan, merger ini diproyeksikan mampu mendongkrak kapasitas bisnis melalui ekspansi jaringan, modernisasi layanan digital, hingga penyediaan produk keuangan syariah yang inovatif serta inklusif.

OJK turut menginstruksikan manajemen PT BPRS PNM Mentari untuk segera mengeksekusi langkah penguatan internal. Manajemen diminta meningkatkan rasio kas, membenahi kualitas pembiayaan, merampungkan pembiayaan bermasalah, memperkuat tata kelola, serta menjaga koordinasi intensif bersama OJK demi menjamin kinerja operasional yang berkelanjutan.