OJK Cabut Izin Usaha 12 BPR Hingga Agustus 2026

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencabut izin usaha 12 Bank Perekonomian Rakyat (BPR) di Indonesia sepanjang Januari hingga Agustus 2026. Langkah tegas ini diambil setelah belasan bank tersebut dinyatakan tidak sehat akibat kekurangan modal, seperti dilansir dari Detik Finance.

Penutupan operasional belasan lembaga keuangan tersebut ditetapkan melalui keputusan anggota komisioner OJK. Penindakan terbaru menimpa PT BPR Citra Bersada Abadi yang berlokasi di Kota Bekasi, Jawa Barat, dengan pencabutan izin terhitung sejak 19 Agustus 2026.

"Pencabutan izin usaha PT BPR Citra Bersada Abadi merupakan bagian tindakan pengawasan yang dilakukan OJK untuk terus menjaga dan memperkuat industri perbankan serta menjaga kepercayaan masyarakat," ujar Kepala OJK Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi, Edwin Nurhadi dalam keterangan tertulis.

Pengawasan terhadap PT BPR Citra Bersada Abadi telah berlangsung sejak 6 Agustus 2025 ketika OJK menetapkan status BPR Dalam Penyehatan (BDP). Penetapan status tersebut dipicu oleh Rasio Kewajiban Pemenuhan Modal Minimum (KPMM) yang terperosok hingga negatif 2,98 persen serta rata-rata Cash Ratio tiga bulan yang hanya menyentuh 3,59 persen.

Kondisi keuangan yang tak kunjung membaik membuat OJK mengubah status bank menjadi BPR Dalam Resolusi (BDR) pada 5 Agustus 2026. Pengurus dan pemegang saham dinilai gagal memanfaatkan waktu yang diberikan untuk melakukan penyehatan dan menambah modal sesuai ketetapan POJK Nomor 28 Tahun 2023.

Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) kemudian menerbitkan Keputusan Anggota Dewan Komisioner Bidang Program Penjaminan Simpanan dan Resolusi Bank Nomor 117/ADK3/2026 pada 13 Agustus 2026. Keputusan tersebut menentukan penanganan bank melalui proses likuidasi sekaligus mengajukan permohonan pencabutan izin usaha kepada OJK.

Pascapenyegelan izin usaha tersebut, OJK memastikan seluruh kantor operasional PT BPR Citra Bersada Abadi resmi ditutup untuk umum dan dilarang melakukan kegiatan perbankan dalam bentuk apa pun.