OJK Cabut Izin Usaha 12 BPR Hingga Agustus 2026

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencabut izin usaha 12 Bank Perekonomian Rakyat (BPR) di Indonesia sepanjang tahun hingga Agustus 2026. Langkah pengawasan ini diambil untuk memperkuat industri perbankan dan menjaga kepercayaan masyarakat.

Pencabutan izin terbaru dilakukan terhadap PT BPR Citra Bersada Abadi yang berlokasi di Bintara Bekasi Barat, Kota Bekasi, berdasarkan Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-62/D.03/2026 terhitung efektif sejak 19 Agustus 2026.

"Pencabutan izin usaha PT BPR Citra Bersada Abadi merupakan bagian tindakan pengawasan yang dilakukan OJK untuk terus menjaga dan memperkuat industri perbankan serta menjaga kepercayaan masyarakat," kata Kepala OJK Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi Edwin Nurhadi.

Penutupan belasan lembaga keuangan tersebut berdampak pada penghentian seluruh kegiatan operasional bank dan penutupan kantor bagi publik. Selain penutupan BPR di Bekasi, OJK sebelumnya telah mencabut izin 11 BPR lain di berbagai wilayah sejak awal tahun.

Penyelesaian seluruh hak dan kewajiban nasabah maupun pihak terkait dari setiap bank yang ditutup akan ditangani oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

"Penyelesaian hak dan kewajiban dilakukan oleh tim likuidasi yang akan dibentuk oleh Lembaga Penjamin Simpanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," kata OJK.

Otoritas juga melarang seluruh direksi, dewan komisaris, dan pemegang saham dari BPR yang telah dicabut izinnya untuk melakukan tindakan hukum atas aset serta kewajiban bank tanpa persetujuan tertulis LPS.