OIKN Pasang Target Pembangunan Perkantoran Legislatif dan Yudikatif Rampung 2027

Otorita Ibu Kota Nusantara menargetkan pembangunan fisik kawasan perkantoran lembaga yudikatif dan legislatif rampung pada akhir 2027. Proyek di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur ini menghadapi tantangan kenaikan harga solar industri akibat dinamika geopolitik global, sebagaimana dilansir dari Detik Finance pada Minggu (16/8/2026).

Kenaikan harga solar industri berdampak pada biaya operasional alat berat di lapangan. Lonjakan harga bahan bakar ini dialami oleh penyedia logistik dan pelaksana proyek di kawasan pembangunan IKN.

Pejabat Pembuat Komitmen E.4 OIKN, Sony Alisa, menyampaikan kondisi penyesuaian biaya energi yang dialami pihak pelaksana proyek.

"Ini memang dari penyedia sempat mengeluh juga ya, terkait kenaikan solar ya. Ada geopolitik gitu kan kemarin. Ya ini yang sedang kita dengan pimpinan coba kita diskusikan," kata Sony Alisa, Pejabat Pembuat Komitmen E.4 OIKN.

Kenaikan harga solar tercatat melonjak hingga kisaran Rp20.000 per liter dari tarif awal Rp12.500 per liter, bahkan sempat menembus kisaran Rp28.000 hingga Rp30.000 per liter. Data Asosiasi Kontraktor Indonesia mencatat harga solar industri merangkak naik 41,52 persen per 1 Juli 2026, menyusul kenaikan minyak mentah sebesar 37,41 persen sejak akhir Februari 2026.

Meskipun terhambat masalah logistik energi, OIKN menargetkan pengerjaan fisik kompleks yudikatif yang mencakup Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, Plaza Keadilan, dan Masjid Kawasan dapat mencapai progres 40 persen hingga penghujung tahun 2026.

"Ini sekarang kan target tahun ini mudah-mudahan kita bisa mencapai 40% ya. Struktur, topping off, nanti tinggal penyelesaian arsitektural, dan landscape, interior, ya itu kita kebut lah," kata Sony Alisa, Pejabat Pembuat Komitmen E.4 OIKN.

Bangunan perkantoran yudikatif ini dirancang memiliki standar ketahanan struktur yang panjang dengan perawatan secara berkala.

"Ini kalau dari standar gedung itu, ya 20 tahunan ya. 20 tahun atau 50 tahun kalau dari itunya. Berarti nanti butuh, kalau bangunan ini soalnya kalau nggak ditempati itu kan rusak ya, itu harus ditempati, dirawat, itu bisa lama," kata Sony Alisa, Pejabat Pembuat Komitmen E.4 OIKN.

Paket pembangunan gedung Mahkamah Agung mencatatkan nilai kontrak Rp1,4 triliun dengan realisasi 12,5 persen dalam 8 bulan pengerjaan. Sementara paket MK, KY, dan Masjid Kawasan memiliki nilai kontrak Rp1,65 triliun dengan progres pengerjaan mencapai 12,41 persen.

Di sisi lain, kawasan legislatif yang meliputi gedung DPR, MPR, dan DPD dialokasikan nilai anggaran keseluruhan sebesar Rp8,24 triliun untuk lima paket pengerjaan. Rinciannya mencakup Gedung Sidang Paripurna bernilai Rp1,24 triliun dengan progres 12,147 persen, Gedung DPR 1 senilai Rp1,84 triliun dengan progres 11,029 persen, serta Gedung DPR 2 sebesar Rp1,96 triliun dengan capaian 9,927 persen.

Pejabat Pembuat Komitmen E.3 OIKN, Alfrits Steeve Willy Makalew, memaparkan besaran total anggaran untuk pengerjaan area legislatif tersebut.

"Secara total nilai kontrak legislatif itu adalah sebesar Rp 8,24 triliun," kata Alfrits Steeve Willy Makalew, Pejabat Pembuat Komitmen E.3 OIKN.

Selain gedung DPR, paket pengerjaan kawasan legislatif mencakup Gedung DPD dengan nilai kontrak Rp1,48 triliun dan progres 9,404 persen, serta Gedung MPR bernilai Rp1,70 triliun dengan progres 10,559 persen.

"Kita akan membangun ini sampai dengan 23 Desember 2027. Insyaallah 23 Desember 2027 sudah selesai," kata Alfrits Steeve Willy Makalew, Pejabat Pembuat Komitmen E.3 OIKN.