OIKN Tegaskan Pembangunan IKN Masuk Kluster Infrastruktur APBN 2027

Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuldjono menegaskan kelanjutan pembangunan IKN tetap masuk prioritas infrastruktur pemerintah dalam RUU APBN TA 2027, meskipun Presiden Prabowo Subianto tidak menyebutnya secara spesifik pada pidato kenegaraan di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (14/8/2026), dilansir dari Detik Finance.

Basuki menyampaikan penjelasan tersebut saat menghadiri acara penanaman pohon di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Sabtu (15/8/2026). Ia menilai tidak disebutnya IKN secara terpisah merupakan bagian dari kebijakan pimpinan.

"Saya kira IKN bagian dari pembangunan infrastruktur. Tidak perlu disebutkan sendiri. Itu saya kira kebijakan beliau," ujar Basuki, Kepala OIKN.

Ia menambahkan bahwa porsi pembangunan ibu kota baru tersebut diwadahi dalam pengelompokan program kerja prioritas nasional yang berkaitan dengan wilayah dan pedesaan.

"Ada di dalam kluster infrastruktur dan apa itu, kewilayahan, dan desa. Saya kira di kluster itu ada pembangunan IKN," terangnya Basuki, Kepala OIKN.

Pemerintah telah mengalokasikan anggaran pembangunan IKN secara bertahap, termasuk dana sebesar Rp6 triliun pada 2026 yang berpeluang mendapatkan alokasi tambahan.

"Sudah, sudah mulai dari tahun kemarin. Tahun kemarin ada Rp 10 triliun, tahun 2025 itu ada Rp 10 triliun koma sekian. Tahun 2026 ini sementara ada Rp 6 triliun, nanti akan ada insyaallah ada tambahan Rp 27 triliun," pungkasnya Basuki, Kepala OIKN.

Sebelumnya, Presiden Prabowo menyetujui total anggaran kelanjutan pembangunan IKN sebesar Rp48,8 triliun untuk periode 2025–2029 pada 21 Januari 2025. Pembangunan tahap kedua difokuskan untuk merampungkan ekosistem yudikatif dan legislatif guna mengejar target IKN sebagai ibu kota politik pada 2028.

"Rp 48,8 triliun tadi Bapak Presiden sudah setuju untuk dialokasikan di OIKN untuk menyelesaikan tadi," ujar Basuki, Kepala OIKN.

Adapun Program Kerja Prioritas Nasional dalam APBN mencakup kemandirian energi dan air, hilirisasi, infrastruktur, penguatan ekonomi kerakyatan, hingga penurunan kemiskinan.