Menkeu Purbaya Minta Anggaran Pegawai Tak Mengganggu Program Strategis

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan pentingnya ketepatan perencanaan belanja pegawai agar tidak memicu pagu minus di akhir tahun. Penegasan tersebut disampaikan Purbaya pada Senin (24/8/2026) saat memantau pelaksanaan program strategis nasional di Jawa Barat, sebagaimana dilansir dari Investor Daily.

Purbaya menekankan bahwa pergeseran anggaran guna menutup kekurangan belanja pegawai tidak boleh mengorbankan program strategis yang berdampak langsung pada masyarakat. Ia meminta disiplin anggaran dalam APBN terus dijaga demi mempertahankan prioritas alokasi belanja.

"Pergeseran anggaran, khususnya untuk menutup kekurangan belanja pegawai, tidak boleh mengorbankan program yang memberikan dampak langsung kepada masyarakat, kecuali dalam kondisi yang sangat mendesak," kata Purbaya, Menteri Keuangan.

Beberapa program strategis yang dipantau mencakup Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP), Sekolah Rakyat, dan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG). Di Jawa Barat, terdapat 5.970 KDKMP dengan target survei 147 unit, dan sebanyak 22 KDKMP telah disurvei dengan hasil beberapa di antaranya selesai dibangun.

Sementara itu, dari total 26 Sekolah Rakyat di Jawa Barat, Kantor Wilayah DJPb Jawa Barat telah meninjau 22 lokasi. Fasilitas sekolah dinilai baik, termasuk penyediaan smartboard di setiap kelas dan laptop bagi seluruh siswa. Meski demikian, Menkeu menilai promosi program ini masih minim.

"Sekolah Rakyat perlu lebih dipromosikan kepada publik. Program ini memiliki berbagai keunggulan, tetapi masih kurang mendapatkan eksposur," kata Purbaya, Menteri Keuangan.

Pada sektor SPPG, realisasi survei mencapai 275 unit dari target 199 unit, dari total populasi 6.794 unit di Jawa Barat. SPPG memiliki kapasitas 1.600 hingga 2.800 porsi untuk penerima manfaat seperti siswa PAUD hingga SMA, balita, ibu hamil, dan ibu menyusui. Menkeu turut meminta Direktorat Jenderal Perbendaharaan menyusun indeks penilaian SPPG skala 1 sampai 5 untuk mengukur kualitas pelaksanaan antardaerah.