DPR Sahkan RUU APBN 2025 Saat Ekonomi Indonesia Tumbuh 5,11 Persen

Dewan Perwakilan Rakyat mengesahkan RUU tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN TA 2025 dalam Rapat Paripurna ke-3 di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (27/8/2026), di tengah capaian pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,11 persen.

Pengesahan anggaran tersebut dilakukan saat kondisi ekonomi global dibayangi oleh ketegangan geopolitik yang mengubah dinamika kerja sama multilateral. Dilansir dari Detik Finance, instrumen fiskal pemerintah diklaim tetap mampu menahan tekanan eksternal tersebut.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan bahwa kendati dinamika global menekan pasokan dan investasi, indikator makro dalam negeri masih menunjukkan kinerja yang stabil sepanjang 2025.

"Hal ini kemudian meningkatkan resiko stabilitas ekonomi, tekanan terhadap pasar keuangan, perlambatan investasi, dan terganggu rantai pasok global. Namun kita harus bersyukur, di tengah gejolak tersebut, stabilitas ekonomi Indonesia tetap terjaga. Perekonomian Indonesia tahun 2025 tumbuh 5,11% dengan inflasi terjaga pada level 2,92% dan defisit anggaran pada 2,81% dari PDB," kata Purbaya.

Realisasi indikator kesejahteraan masyarakat juga mencatatkan perbaikan. Angka pengangguran per Agustus 2025 berhasil ditekan menjadi 4,85 persen dari posisi 8,57 persen pada periode yang sama tahun sebelumnya.

Penurunan juga terjadi pada tingkat kemiskinan nasional yang tercatat sebesar 8,25 persen pada September 2025.

"Tingkat kemiskinan yang juga turun menjadi 8,25% pada September 2025 lebih rendah jika dibandingkan September 2024 yang mencapai 8,57%," ujar Purbaya.

Pemerintah memastikan pengelolaan fiskal mendatang akan berfokus pada fleksibilitas anggaran guna menanggulangi ketidakpastian pasar global yang masih berlanjut.

"APBN akan terus dijaga tetap sehat dan kredibel sehingga menjadi instrumen fiskal yang adaptif, responsif dan efektif dalam menstimulasi perekonomian dan mewujudkan kesejahteraan rakyat," kata Purbaya.