Mendagri Tito Minta Kemenkeu Cairkan Tambahan Anggaran Pemulihan Sumatera

Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian mendesak Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa untuk segera menyetujui tambahan anggaran bagi empat kementerian guna mempercepat rehabilitasi pascabencana di Sumatera. Permintaan tersebut disampaikan dalam rapat di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Senin (27/7/2026), dilansir dari Detik Finance.

Pengajuan dana tambahan ini diperuntukkan bagi sektor-sektor prioritas yang membutuhkan pemulihan cepat. Total anggaran yang diajukan untuk empat kementerian tersebut diperkirakan mencapai sekitar Rp 6 triliun.

"Tadi saya sampaikan pada rapat ini, ada empat yang menurut saya super prioritas. Yang mohon dari Bapak Menteri Keuangan bisa meng-approve secepat mungkin," ujar Tito.

Empat kementerian yang diusulkan menerima alokasi dana tersebut mencakup Kementerian Pertanian sebesar Rp 2,6 triliun untuk perbaikan sawah serta perkebunan. Kebutuhan perbaikan ini sebelumnya sempat ditangani sementara menggunakan anggaran reguler melalui mekanisme re alokasi program.

"Kemudian Kementerian KKP, Rp1,5 triliun. Untuk tambak-tambak udang, tambak ikan yang rusak, yang jumlahnya puluhan ribu hektare. Ini Pak Menteri KKP pun sudah bergerak mulai dua minggu lalu. Untuk melakukan perbaikan, tapi masih menggunakan dana regulernya, bukan dana tambahan dari Kementerian Keuangan," katanya.

Dua kementerian lain yang diusulkan yaitu Kementerian Agama sebesar Rp 4,8 triliun guna menangani kerusakan pondok pesantren, madrasah, dan rumah ibadah. Selain itu, Kementerian UMKM diusulkan menerima dana sekitar Rp 600 miliar untuk membantu pelaku usaha kecil terdampak.

"Nah ini yang keempat ini saya memohon totalnya lebih kurang Rp 6 triliun. Itu mohon di-approve. Memang ada masalah-masalah dokumen yang harus dilengkapi administrasi.

Kalau bisa secepat ممكن dikomunikasikan dengan KL tersebut dan di-transfer. Kalau sudah di-transfer maka kami nanti, saya sebagai Kasatgas nanti akan bisa mendorong percepatan pemulihan rehab bencana," katanya.

Pemerintah sendiri telah menyiapkan total anggaran sebesar Rp 100,1 triliun dalam Rencana Induk Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Alam Sumatera 2026-2028. Untuk alokasi tahun 2026, total dana disiapkan sebesar Rp 39 triliun, di mana sekitar Rp 31,1 triliun telah ditransfer oleh Kementerian Keuangan.

Dana yang sudah disalurkan dialokasikan ke Kementerian Pekerjaan Umum sebesar Rp 21,1 triliun untuk infrastruktur dasar, Kemdikdasmen sebesar Rp 4 triliun untuk perbaikan 4.992 sekolah, serta Kementerian PKP senilai Rp 2,3 triliun untuk hunian tetap. Kementerian Kesehatan menerima Rp 562 miliar, Kementerian Sosial memperoleh Rp 2,5 triliun untuk bantuan sosial, dan sisanya dialokasikan ke BPS untuk verifikasi data penerima bantuan.

"Ada lagi kepada BPS juga untuk melakukan validasi, verifikasi penerima bantuan-bantuannya juga ada. Nah, totalnya Rp 31 triliun," katanya.