Megawati Soekarnoputri Kritik Penegakan Hukum Indonesia Tak Berkeadilan

Kritik tajam mengenai penegakan hukum di Indonesia disampaikan oleh Presiden kelima Republik Indonesia Megawati Soekarnoputri saat menghadiri upacara peringatan kemerdekaan di Sekolah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan pada Senin (17/8/2026).

Megawati menilai kondisi praktik hukum nasional pada usia kemerdekaan ke-81 tahun ini tidak mencerminkan rasa keadilan dan justru mirip dengan era kolonial Belanda.

Ketimpangan penanganan kasus hukum di masyarakat menjadi sorotan utama dalam pandangan Ketua Umum PDIP tersebut, terutama terkait perbedaan perlakuan terhadap pidana kecil dan korupsi.

“Saya mendengar ini saya lalu tertawa. Indonesia ini kok kayak orang Belanda ya? Hukum itu dilakukan tapi tidak berkeadilan,” kata Megawati, Presiden kelima Indonesia.

Kondisi penegakan hukum saat ini dinilai sudah menyimpang dari cita-cita kemerdekaan yang digagas oleh para pendiri bangsa termasuk Bung Karno, mengingat masih banyak rakyat kecil yang mengalami kesulitan hidup.

“Betapa saya tidak nangis, ada seorang ibu mungkin kelaparan itu mencuri buah labu,” ucap Megawati.

Ia menyoroti ketimpangan penanganan perkara hukum ketika kejahatan korupsi yang merugikan keuangan negara dalam jumlah besar justru kerap mendapatkan sanksi yang tergolong ringan.

“Coba pikirkan, apakah keadilan itu yang ingin kita dapatkan? Yang ingin kita kerjakan bagi seluruh rakyat Indonesia?” ucap Megawati.

Penegakan hukum yang tajam ke bawah dan tumpul ke atas dinilai bertentangan dengan prinsip dasar hukum yang berlaku di Indonesia.

“Setiap warga negara Indonesia mempunyai hak yang sama di mata hukum,” tegas Megawati.