Malaysia Gunakan Diplomatik ASEAN Atasi Kabut Asap Karhutla Kalimantan

Pemerintah Malaysia bakal memanfaatkan jalur diplomatik ASEAN guna menangani krisis kabut asap lintas batas akibat kebakaran hutan dan lahan yang berasal dari Kalimantan, Indonesia. Langkah resmi ini diambil usai kualitas udara di sejumlah wilayah Negeri Jiran memburuk.

Menteri Luar Negeri Malaysia Datuk Seri Mohamad Hasan menyampaikan bahwa Kementerian Sumber Daya Alam dan Kelestarian Lingkungan (NRES) akan segera menyurati Sekretariat ASEAN serta pihak berwenang di Indonesia. Dampak pencemaran udara terparah saat ini dialami oleh kawasan Sarawak yang berbatasan langsung dengan Kalimantan.

"Menteri NRES Datuk Seri Arthur Joseph Kurup juga akan mengirimkan surat kepada mitranya di Indonesia," kata Hasan seperti diberitakan New Straits Times pada Jumat (21/8/2026).

Pemerintah Malaysia menilai mekanisme kawasan merupakan saluran paling efektif dalam memfasilitasi penanganan bencana asap antarnegara anggota.

"Kami meyakini ASEAN merupakan mekanisme terbaik untuk menangani berbagai persoalan di antara negara-negara anggota ASEAN. Kami menilai Sekretariat ASEAN akan lebih efektif dalam menangani masalah ini," ujar Hasan.

Data dari portal Malaysian Air Pollutant Index Management System (APIMS) menunjukkan kawasan Serian di Sarawak mencatat Indeks Pencemaran Udara (API) sebesar 217 atau masuk kategori sangat tidak sehat pada Sabtu (22/8/2026) pukul 16.00 waktu setempat. Sembilan wilayah Sarawak lainnya, seperti Sri Aman, Sarikei, Kuching, Samarahan, Sibu, Samalaju, Bintulu, Mukah, dan Kapit juga mencatat kualitas udara tidak sehat.

Masalah pencemaran udara lintas batas ini turut menjadi agenda pembahasan penting antara Pernaman Menteri Malaysia Datuk Seri Anwar Ibrahim dan Sultan Brunei Sultan Hassanal Bolkiah dalam Konsultasi Tahunan Pemimpin Malaysia-Brunei ke-27 (ALC-27) pada Sabtu (22/8/2026).