Majelis Nasional Vietnam Bahas Pengawasan Risiko Bank dan Aset Kripto

Majelis Nasional Vietnam menggelar sidang pleno pada pagi 9 Agustus untuk membahas pengawasan risiko terhadap bank komersial yang mengelola jaminan obligasi korporasi serta pencegahan pencucian uang berbasis aset kripto.

Pinjaman yang beredar di bank komersial Vietnam telah mencapai lebih dari 20 juta miliar VND atau sekitar 145 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Pasar obligasi korporasi saat ini baru mencapai 12 persen dari PDB, jauh di bawah target 25 hingga 30 persen.

Delegasi Tran Hoang Ngan dari Kota Ho Chi Minh mendukung peran bank komersial sebagai agen pengelola agunan untuk memperkuat pasar modal dan mengurangi beban perbankan. Ia menekankan pentingnya transparansi informasi kepada nasabah.

"Kami mendukung penambahan fungsi bank komersial sebagai agen pengelola agunan untuk memperbesar peran pasar modal dan mengurangi beban sistem perbankan," ujar Tran Hoang Ngan, delegasi Kota Ho Chi Minh.

Peran baru bank ini dinilai memiliki potensi risiko hukum dan konflik kepentingan, menurut delegasi Duong Khac Mai dari Lam Dong. Ia menekankan perlunya prinsip pemisahan aktivitas dan batas tanggung jawab yang jelas bagi bank komersial dalam peran tersebut.

"Peran baru ini berpotensi menimbulkan risiko hukum dan konflik kepentingan sehingga penting menetapkan prinsip pemisahan aktivitas dan batas tanggung jawab minimum," kata Duong Khac Mai, delegasi Lam Dong.

Delegasi Trinh Thi Tu Anh dari Lam Dong mengapresiasi pencantuman 15 indikator transaksi mencurigakan terkait aset kripto dalam rancangan undang-undang. Indikator tersebut meliputi analisis transaksi off-chain, on-chain, dan aktivitas penyedia layanan aset kripto.

"Kami mengapresiasi pemuatan 15 indikator transaksi mencurigakan terkait aset kripto dalam rancangan undang-undang, termasuk analisis transaksi off-chain dan on-chain serta aktivitas penyedia layanan aset kripto," ujar Trinh Thi Tu Anh, delegasi Lam Dong.

Tu Anh juga mengusulkan pemberian wewenang kepada Gubernur Bank Negara Vietnam untuk menambah indikator baru secara fleksibel mengikuti perkembangan ekosistem Web3, DeFi, dan kecerdasan buatan.

"Gubernur Bank Negara Vietnam harus diberi wewenang menambah indikator baru secara fleksibel mengingat perkembangan pesat ekosistem Web3, DeFi, dan kecerdasan buatan," tambahnya.

Selain itu, Tu Anh meminta penyediaan infrastruktur teknologi bersama berbasis model SupTech dan RegTech untuk membantu bank memantau data blockchain secara rinci.

Gubernur Bank Negara Vietnam Pham Duc An menyatakan dukungan atas seluruh usulan untuk menyempurnakan rancangan undang-undang dan memastikan pengelolaan agunan obligasi selaras dengan Undang-Undang Sekuritas.

"Pihak perbankan menerima seluruh usulan untuk menyempurnakan rancangan undang-undang. Ketentuan pengelolaan agunan obligasi akan diselaraskan dengan Undang-Undang Sekuritas untuk menjamin konsistensi regulasi," kata Pham Duc An, Gubernur Bank Negara Vietnam.