LPDP dan BRIN Sediakan Rp100 Miliar Dorong Hilirisasi Riset Kebijakan

Lembaga Pengelola Dana Pendidikan bersama Badan Riset dan Inovasi Nasional meluncurkan Program Riset Kebijakan Pembangunan Merah Putih dengan pendanaan awal sebesar Rp100 miliar di Auditorium Sumitro Djojohadikusumo BRIN, Jakarta, Senin, 10 Agustus 2026, guna mengatasi persoalan hilirisasi riset nasional.

Sebagaimana dilansir dari Detikcom, indikator keberhasilan riset Indonesia sebenarnya mengalami peningkatan signifikan. Berdasarkan data Global Innovation Index yang dirilis oleh World Intellectual Property Organization pada 2025, peringkat riset Indonesia melesat ke posisi 55 dari 130 negara, naik dari peringkat 75 pada 2022.

Plt Direktur Utama LPDP Yon Arsal menegaskan bahwa kapasitas penelitian nasional terus menunjukkan kemajuan meskipun tantangan besar masih membayangi sektor ini.

"Secara kapasitas tentunya riset kita sudah membaik, namun demikian kita lihat PR-nya masih cukup besar," tuturnya di acara penghargaan Indonesia Innovator Award dan Indonesia Innovator Lecture 2026 di Auditorium Sumitro Djojohadikusumo Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Jakarta, Senin (10/8/2026).

Ia memaparkan peningkatan capaian indeks inovasi global Indonesia yang berhasil merangkak naik dalam kurun waktu tiga tahun terakhir.

"Suatu capaian yang menurut kami cukup baik, mengingat pada periode sebelumnya peringkat kita di tahun 2022 masih di peringkat ke-75," bebernya.

Meski mengalami kenaikan peringkat, LPDP mencatat hambatan terbesar saat ini terletak pada proses hilirisasi hasil riset agar dapat dimanfaatkan langsung oleh industri maupun masyarakat luas.

"Hilirisasi ini menjadi tantangan sekaligus peluang juga bagi kita.WIPO memberikan pesan yang sangat jelas, rasio antara tingginya antusiasme kolaborasi dan produktivitas publikasi riset kita dengan skor keluaran teknologi dan mendaftarkan paten komersial masih memiliki ruang yang sangat luas untuk ditinggalkan," urainya.

Kurangnya komersialisasi hasil penelitian membuat inovasi sulit dirasakan dampaknya oleh berbagai lapisan ekonomi.

"Tidak hanya masyarakat menengah ke atas, tapi juga masyarakat berpenghasilan rendah," tekannya.

Sebagai langkah konkret mengatasi masalah tersebut, kolaborasi LPDP dan BRIN melahirkan Program PRIMA untuk menjembatani riset akademis dengan kebutuhan kebijakan pemerintah. Riset yang didanai berfokus pada 17 tema strategis, termasuk kedaulatan pangan, energi, kesehatan, hingga penanggulangan kemiskinan.

"Melalui program PRIMA ini juga kita berharap kebutuhan menteri, kementerian, dan lembaga dapat dipertemukan dengan kapasitas para peneliti dari perguruan tinggi, lembaga riset, maupun ekosistem penelitian nasional yang lebih luas," kata Yon.