BRIN dan LPDP Gelar Program PRIMA untuk Riset Kebijakan Pembangunan

Badan Riset dan Inovasi Nasional bersama Lembaga Pengelola Dana Pendidikan meluncurkan Program Riset Kebijakan Pembangunan Merah Putih. Inisiatif kolaboratif ini dirancang untuk menghasilkan riset terapan lintas sektoral sebagai landasan perumusan kebijakan nasional berbasis bukti.

Seperti dilansir dari Detikcom, Kepala BRIN Arif Satria menyampaikan bahwa kehadiran skema ini menjadi solusi penyelesaian berbagai penelitian yang mendukung kebijakan kementerian dan lembaga. Saat ini, terdapat 177 riset yang terdata pada 2026 guna membantu merampungkan persoalan di lingkup kementerian.

"Riset untuk menunjang policy (kebijakan) pemerintahan dan insya Allah dengan PRIMA ini maka program sinergi kebijakan nasional menghasilkan riset lintas sektor dengan sumber pendanaan yang sekali lagi saya sebutkan dari LPDP," kata Arief.

Pernyataan tersebut disampaikan dalam acara penghargaan Indonesia Innovator Award serta Indonesia Innovator Lecture 2026 di Auditorium Sumitro Djojohadikusumo BRIN, Jakarta, Senin (10/8/2026).

Pada kesempatan yang sama, Plt Direktur Utama LPDP Yon Arsal menegaskan komitmen untuk memastikan setiap alokasi dana publik diinvestasikan berdasarkan analisis dampak serta kalkulasi risiko yang dapat dipertanggungjawabkan. Hasil akhir penelitian dalam program ini diarahkan agar menjadi sebuah kebijakan konkret.

"Melalui program PRIMA ini juga kita berharap kebutuhan menteri, kementerian, dan lembaga dapat dipertemukan dengan kapasitas para peneliti dari perguruan tinggi, lembaga riset, maupun ekosistem penelitian nasional yang lebih luas," kata Yon.

Untuk tahap awal, komitmen pendanaan yang disiapkan mencapai Rp 100 miliar. Alokasi riset tersebut mencakup 17 tema kebijakan strategis lintas sektoral, seperti kedaulatan pangan, kedaulatan energi dan air, kesehatan, hilirisasi dan industrialisasi, infrastruktur, perumahan, ketahanan bencana, digitalisasi, ekonomi penurunan kemiskinan, politik, pertahanan, keamanan, hukum, tata kelola, ekonomi dan keuangan global, kesejahteraan dan keadilan sosial, sosial dan ketenagakerjaan, pariwisata, lingkungan hidup, hingga transportasi.

Mekanisme pengerjaan riset kebijakan ini dirancang melalui enam tahapan utama yang terstruktur:

• Penyusunan kerangka acuan kerja oleh kementerian atau lembaga terkait.
• Pelaksanaan Policy Council Meeting.
• Proses sosialisasi dan pembukaan pendaftaran proposal secara terbuka.
• Tahap seleksi hingga penetapan penerima dana riset.
• Pelaksanaan riset kebijakan oleh peneliti.
• Kegiatan advokasi kebijakan beserta diseminasi hasil penelitian.