KUD Sejahtera Musi Banyuasin Resmikan Pabrik Kelapa Sawit Koperasi

KUD Sejahtera resmi mengoperasikan Pabrik Kelapa Sawit mandiri di Desa Beruge, Kecamatan Babat Toman, Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, pada Rabu, 12 Agustus 2026. Peresmian fasilitas ini menandai dimulainya babak baru hilirisasi sawit berbasis kelembagaan petani.

Penguatan peran koperasi dalam rantai pasok industri sawit tersebut mendapatkan apresiasi langsung dari Kepala Staf Kepresidenan, Jenderal (Purn) Prof. Dr. Dudung Abdurachman. Langkah ini dinilai sejalan dengan visi penguatan ekonomi berbasis pedesaan.

"Selama ini kita banyak tahu bahwa perkebunan sawit dikuasai oleh korporasi. Sekarang sudah mulai tumbuh, ini sesuai dengan arahan Bapak Presiden bahwa pertumbuhan perekonomian, perputaran perekonomian itu harus dari daerah dulu, dari desa terutama, sehingga betul-betul harapan bahwa kesejahteraan rakyat ini akan semakin meningkat," ujar Kepala Staf Kepresidenan, Jenderal (Purn) Prof. Dr. Dudung Abdurachman.

Mantan KSAD itu menambahkan bahwa peran koperasi saat ini mengalami pergeseran signifikan dari unit simpan pinjam menuju pengelola industri manufaktur.

"Ini sekarang sudah expand keluar, artinya mereka bisa mengembangkan, bahkan mereka sudah membangun pabrik kelapa sawit," katanya.

Pemerintah berencana mereplikasi model penguatan ekonomi kerakyatan tersebut ke komoditas lain di wilayah Sumatera Selatan.

"Ini ke depan, kata Pak Menteri, akan dikembangkan lagi, bahkan di Sumatera Selatan nanti akan ada hilirisasi kopi di Pagar Alam. Artinya, ke depan sasarannya adalah bagaimana kesejahteraan rakyat ini akan semakin meningkat," tegasnya.

Sementara itu, Menteri Koperasi Ferry Juliantono menjelaskan bahwa pendirian pabrik di Musi Banyuasin merupakan hasil penguatan kapasitas koperasi sawit secara nasional.

"Koperasi, khususnya koperasi sawit, tidak lagi hanya sekadar jadi pengelola perkebunan, tapi masuk untuk membangun pabrik-pabrik sawit CPO, dan ini akan direplikasi di daerah-daerah lain di Indonesia," ujar Menteri Koperasi, Ferry Juliantono.

Saat ini tercatat sekitar 20 koperasi di berbagai daerah telah mendaftar untuk membangun fasilitas serupa. Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru turut menyambut positif penunjukan wilayahnya sebagai percontohan nasional.

"Satu keberkahan hari ini bagi Sumatera Selatan, dijadikan pilot proyek untuk hilirisasi yang dilaksanakan oleh koperasi," kata Gubernur Sumatera Selatan, Herman Deru.

Dari sudut pandang akademis dan teknis, Pengamat Sawit Sumatera Selatan H. Rudi Arpian menegaskan perlunya tata kelola profesional serta keahlian manajemen agar fasilitas pengolahan milik petani dapat beroperasi secara berkelanjutan.

"Proses pembelajaran dan transfer pengetahuan dari perusahaan perkebunan negara maupun swasta juga dinilai penting untuk meningkatkan kapasitas pengelola," ujarnya.

Investasi pendirian satu unit pabrik diperkirakan menelan biaya Rp300 miliar hingga Rp500 miliar, sehingga memerlukan skema pembiayaan matang serta dukungan Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) untuk menjaga pasokan pasokan bahan baku hingga 20 ton per hektar per tahun.

"Pembenahan sektor hulu harus dilakukan secara bersamaan. Keberadaan PKS tidak akan optimal apabila produktivitas kebun petani masih rendah akibat tanaman yang sudah tua atau tidak terawat. Karena itu, program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) perlu terus dipercepat agar produktivitas kebun meningkat," sambungnya.

Rudi menambahkan bahwa kepemilikan pabrik oleh koperasi secara langsung meningkatkan daya tawar dan kesejahteraan petani di akar rumput.

“Keberlanjutan tidak hanya berbicara tentang aspek lingkungan, tetapi juga keberlanjutan ekonomi petani. Ketika petani menjadi pemilik pabrik, mereka akan memiliki kepentingan langsung untuk menjaga kebun, menjaga lingkungan, dan memastikan usaha tersebut dapat diwariskan kepada generasi berikutnya,” tuturnya.

Inisiatif ini dipandang strategis untuk mengubah status petani dari sekadar pemasok bahan baku menjadi pelaku utama industri nasional.

"Dengan demikian, pembangunan PKS milik petani dinilai sejalan dengan prinsip sawit berkelanjutan dan visi Indonesia Emas 2045. Petani tidak lagi sekedar menjadi pemasok bahan baku atau petani plasma, melainkan naik kelas menjadi pelaku utama industri yang memiliki kendali lebih besar terhadap masa depan usahanya sendiri," sambungnya lagi.