Korsel Minta Insentif dan Kepastian Regulasi untuk Investasi Baterai Nikel di RI

Korea Selatan meminta insentif dan kepastian regulasi untuk mendukung pengembangan baterai kendaraan listrik berbasis nikel di Indonesia, yang menjadi produsen nikel terbesar dunia. Permintaan disampaikan melalui dialog antara kedua negara terkait investasi dan aturan industri baterai nikel.

Konselor dan Kepala Bagian Politik Kedutaan Besar Korsel untuk Indonesia, Uhm Taeho, mengatakan baterai nikel lebih ramah lingkungan namun biayanya lebih tinggi sehingga insentif diperlukan untuk menekan biaya produksi. Hyundai, sebagai contoh, menggunakan baterai nikel pada kendaraan listriknya yang sesuai dengan posisi Indonesia sebagai produsen nikel terbesar.

EcoPro, produsen bahan baterai dari Korea, berencana menginvestasikan sekitar 1,5 triliun won (sekitar Rp 17,7 triliun) pada proyek smelter nikel BNSI di Sulawesi, yang dijalankan bersama Vale dan perusahaan China, GEM.

Korsel juga menyoroti kebijakan ekspor satu pintu Indonesia yang memusatkan ekspor komoditas strategis melalui Danantara Sumberdaya Indonesia, yang berdampak pada ekspor ferroalloys untuk industri baja Korsel.

"Kami menghormati kebijakan pemerintah Indonesia. Namun, konsistensi dan kepastian kebijakan sangat penting bagi perusahaan Korea untuk meningkatkan investasi mereka," ujar Uhm Taeho.

Menteri Keuangan Indonesia, Purbaya Yudhi Sadewa, menanggapi dengan indikasi bahwa pemerintah akan memberikan penanganan khusus bagi kendaraan listrik berbaterai nikel, seperti pemberian Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP).

Berdasarkan data US Geological Survey, Indonesia memiliki cadangan nikel terbesar dunia dengan 62 juta metrik ton dan produksi tahunan 2 juta metrik ton.

Pada semester I-2026, investasi langsung Korsel di Indonesia mencapai sekitar US$ 880 juta (Rp 15,6 triliun), posisi ketujuh. Nilai perdagangan kedua negara juga tumbuh 6% menjadi US$ 9,5 miliar.

Permintaan insentif dan regulasi ini didorong oleh persaingan global rantai pasok kendaraan listrik. Hilirisasi nikel Indonesia sejak larangan ekspor bijih mentah pada 2020 telah menarik modal asing besar, namun persaingan baterai nikel-mangan-kobal dengan baterai Lithium Iron Phosphate asal China yang lebih murah menjadi tantangan.

Investor besar Korea seperti Hyundai dan LG mengharapkan dukungan fiskal penuh dari pemerintah Indonesia untuk mempertahankan kompetitivitas industri baterai nikel.

Selain itu, pembentukan lembaga baru seperti Danantara dan revisi regulasi ekspor membutuhkan kepastian hukum bagi investor jangka panjang demi keamanan arus modal dan rantai pasok bahan baku industri mereka.