Korsel Minta Indonesia Beri Insentif Baterai Nikel Kendaraan Listrik

Pemerintah Korea Selatan meminta pemerintah Indonesia memberikan insentif serta kemudahan regulasi untuk baterai berbasis nikel. Langkah ini diajukan untuk memperkuat pengembangan ekosistem kendaraan listrik (EV) di Indonesia pada Rabu, 26 Agustus 2026.

Chief Section Politik Kedutaan Besar Korea Selatan, Uhm Taeho, menyampaikan bahwa usulan ini sedang dibahas intensif. Kebijakan tersebut diharapkan mendukung investasi perusahaan Korea Selatan sekaligus memperluas ekosistem industri yang telah terbangun.

Uhm menegaskan bahwa keberadaan investasi manufaktur Hyundai di Cikarang turut memberdayakan tenaga kerja lokal secara langsung.

"Kami benar-benar berharap pemerintah Indonesia memberikan insentif dan kemudahan regulasi untuk baterai yang menggunakan nikel, yang akan bermanfaat bagi Indonesia," kata Uhm.

Ia menambahkan bahwa kolaborasi ini melibatkan berbagai sektor industri pendukung di Indonesia.

"Kami tidak membawa pekerja Korea ke sini ketika berinvestasi di Indonesia. Kami mempekerjakan orang Indonesia, melatih orang Indonesia, dan mengembangkan tenaga kerja Indonesia. Kami juga benar-benar menyatu dengan industri Indonesia. Itu adalah contoh utamanya," ujar Uhm.

Pengembangan fasilitas ini berlanjut melalui kerja sama Hyundai dan LG CNS dalam pembangunan pabrik baterai nikel. Perusahaan Korea lainnya, EcoPro, juga telah menyuntikkan investasi lebih dari US$1 miliar atau sekitar Rp17,70 triliun pada industri peleburan nikel nasional.

"Kami mendorong sistem mobil EV Hyundai dan mempromosikannya di Indonesia karena Hyundai menggunakan baterai yang menggunakan nikel," kata Uhm.

Uhm menyoroti keunggulan material nikel yang ramah lingkungan meskipun membutuhkan biaya produksi lebih tinggi.

"Masalahnya, ada berbagai jenis baterai. Baterai nikel, karena sifatnya, mudah didaur ulang dan lebih ramah lingkungan, tetapi sedikit lebih mahal," ujarnya.

Ia berharap negosiasi yang sedang berjalan dapat membuahkan kesepakatan bagi kedua negara.

"Ini adalah salah satu topik yang benar-benar sedang kami diskusikan dengan pemerintah Indonesia. Saya berharap ini bisa menjadi pendalaman lebih lanjut dari kerja sama kita dalam ekosistem EV," katanya.

Direktur Divisi Asia Tenggara 1 Kementerian Luar Negeri Korea Selatan, Mina Ryu, menjelaskan bahwa investasi Korea Selatan telah berkembang pesat hingga ke rantai nilai EV, termasuk produksi Hyundai Ioniq 5 dan Kona Electric yang memiliki TKDN sekitar 80 persen.

"Bersama dengan pabrik sel baterai, Korea dan Indonesia kini bekerja membangun rantai nilai EV yang menghubungkan nikel Indonesia, baterai, dan kendaraan listrik. Ini tidak hanya berkontribusi pada kerja sama industri, tetapi juga pada pengembangan industri hilir Indonesia dan penciptaan nilai tambah domestik yang lebih besar," ujar Mina.

Dari pihak Indonesia, Kepala Pusat Strategi Kebijakan Kawasan Asia Pasifik dan Afrika Kemenlu RI, Vahd Nabyl Achmad Mulachela, mencatat komitmen investasi Korea Selatan mencapai lebih dari US$11 miliar atau Rp194,74 triliun sepanjang 2020–2024.

"Dan kedua, Korea Selatan juga penting bagi Indonesia dari sisi teknologi, karena kesenjangan teknologi antara Indonesia dan Korea dapat menjadi sesuatu yang ingin kita eksplorasi untuk kerja sama bilateral lebih lanjut," kata Vahd.

Vahd menekankan pentingnya transisi energi untuk menjaga akses pasar internasional.

"Kebutuhan Indonesia untuk melakukan pengurangan karbon lebih dari sekadar kewajiban moral, tetapi juga didorong oleh kebutuhan untuk memiliki akses pasar," ujarnya.

Ia juga mengingatkan dinamika geopolitik global seperti rivalitas China-AS yang memengaruhi penentuan kebijakan mitra kerja sama.

"Tantangan dalam ekonomi, lingkungan, dan juga kesejahteraan. Sekarang situasinya jauh lebih rumit dengan rivalitas China-AS. Kita juga perlu mempertimbangkan sejumlah konflik yang terjadi di berbagai belahan dunia yang berdampak pada prioritas kita, cara kita memilih mitra, dan pilihan kebijakan kita," katanya.

Faktor eksternal mengharuskan pemerintah Indonesia adaptif dalam menjaga arah kebijakan bilateral.

"Sejumlah kejutan terjadi saat ini, termasuk di berbagai belahan dunia. Jadi, kita perlu memiliki kesiapan untuk fleksibel dalam menghadapi tantangan seperti ini yang terkadang tidak berasal dari hubungan bilateral kita, tetapi dari negara lain," ujarnya.

Vahd menutup dengan menegaskan bahwa skema kendaraan listrik merupakan agenda utama pertumbuhan ekonomi hijau bilateral.

"EV merupakan bagian dari skema kerja sama yang lebih besar menuju tujuan bersama, yaitu pertumbuhan hijau. Itu merupakan tujuan yang sangat didorong oleh para pemimpin dan pemerintah kita," kata Vahd.