Kolombia Pulihkan Hubungan Diplomatik dengan Israel Lewat Komisi Ekonomi

Pemerintah Kolombia resmi mengumumkan pembentukan Komisi Ekonomi Binasional bersama Israel serta merencanakan kunjungan kenegaraan delegasi ke negara tersebut pada Oktober mendatang. Langkah diplomasi ini menjadi awal pemulihan hubungan bilateral kedua negara setelah sempat diputus selama dua tahun.

Pengumuman mengenai kesepakatan pemulihan jalur diplomasi tersebut disampaikan langsung oleh Wakil Presiden Kolombia Jose Manuel Restrepo lewat akun X resminya. Kesepakatan dicapai beberapa jam sebelum pelantikan Presiden Abelardo de la Espriella di Cali.

Restrepo menjelaskan bahwa mekanisme kerja sama bilateral ini dihadirkan oleh pemerintah demi mendorong pertumbuhan perekonomian nasional Kolombia.

"Mekanisme ini akan membuka pintu-pintu baru bagi investasi, teknologi, inovasi, dan bakat-bakat terbaik dari Kolombia," ujar Restrepo, seperti dilansir Anadolu Agency.

Selain pembentukan komisi binasional, agenda kunjungan resmi delegasi Kolombia pada Oktober mendatang diproyeksikan bakal berfokus pada perluasan kerja sama sektor perdagangan, inovasi, teknologi digital, dan investasi.

Keputusan ini menandai pergeseran arah kebijakan luar negeri yang sangat signifikan di bawah kepemimpinan presiden baru. Pada Mei 2024, mantan Presiden Gustavo Petro memutus hubungan diplomatik dengan Israel atas tuduhan genosida di Gaza dan membawa Kolombia mendukung gugatan Afrika Selatan di Mahkamah Internasional (ICJ).

Sebagai bentuk pembalikan kebijakan, Presiden Abelardo de la Espriella menegaskan komitmennya untuk memulihkan hubungan diplomatik dan ekonomi secara penuh, sekaligus menarik keterlibatan Kolombia dalam proses gugatan hukum di ICJ.

Awal pembukaan hubungan ini diawali dari pertemuan resmi antara jajaran pejabat Kolombia dengan Menteri Luar Negeri Israel Gideon Sa'ar beserta delegasinya.

Langkah diplomasi kedua negara berlangsung di tengah krisis kemanusiaan di Gaza. Data Kementerian Kesehatan Gaza mencatat lebih dari 73.300 warga Palestina tewas dan lebih dari 174.200 lainnya luka-luka sejak konflik memanas pada Oktober 2023.

Meski kesepakatan gencatan senjata telah berlaku sejak 10 Oktober 2025, serangan balasan di wilayah tersebut dilaporkan masih memakan korban jiwa sedikitnya 1.250 warga Palestina. Atas krisis ini, Mahkamah Pidana Internasional (ICC) telah mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan mantan Menteri Pertahanan Yoav Gallant.