KLH Tangani Potensi Kerugian Karhutla Rp 5 Triun

Potensi kerugian akibat kebakaran hutan dan lahan di Indonesia mencapai Rp 5,3 triliun sepanjang periode 2023 hingga 2025. Kementerian Lingkungan Hidup dan Badan Pengendalian Lingkungan Hidup mencatat nilai dampak finansial tersebut berasal dari puluhan penanganan kasus karhutla, sebagaimana dilansir dari Detik Finance pada Selasa, 1 September 2026.

Sebanyak 19 perusahaan di wilayah Sumatra dan Kalimantan diduga kuat menjadi pemicu kebakaran area lahan seluas 11.046,69 hektare. Pemerintah pusat kini mengintensifkan proses penegakan hukum melalui jalur sanksi administratif, sengketa perdata, hingga ranah pidana.

Deputi Penegakan Hukum KLH/BPLH Irjen Pol Rizal Irawan menerangkan rincian penanganan kasus hukum yang masih berjalan.

"Periode 2023 sampai 2025, perkara yang belum selesai total ada 32 perkara, dengan potensi kerugian lingkungan hidup sebesar Rp5,30 triliun," ujar Deputi Penegakan Hukum KLH/BPLH Irjen Pol Rizal Irawan.

Proses hukum perkara tindak pidana dipastikan melibatkan berbagai tingkatan instansi kepolisian.

"Perkara pidana akan ditangani oleh penyidik dari Polri, mulai dari tingkat Polda, Polres, maupun Mabes Polri," ungkap Rizal.

Distribusi lokasi area terbakar terkonsentrasi di beberapa wilayah, dengan Kalimantan Barat mencatat 7 perusahaan terdampak seluas 2.260,08 hektare, Kalimantan Selatan 3 perusahaan seluas 6.595,15 hektare, dan Kalimantan Tengah 2 perusahaan seluas 99,40 hektare. Kalimantan Timur tercatat memiliki 1 perusahaan dengan luas 5 hektare, sedangkan di Sumatra Barat/Selatan mencakup 4 perusahaan seluas 772,72 hektare, Lampung 1 perusahaan seluas 202,73 hektare, dan Riau 1 perusahaan seluas 7,10 hektare.

Sejak awal Januari, PPLH telah melakukan tindakan pengawasan lapangan termasuk penyegelan dan pemasangan plang pengawasan terhadap 19 perusahaan indikasi pemicu karhutla tersebut.