Empat Kementerian Ajukan Tambahan Anggaran Pemulihan Bencana Sumatra

Empat kementerian resmi mengajukan tambahan anggaran kepada Kementerian Keuangan guna mempercepat proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Sumatra pada Senin (27/7/2026). Langkah ini ditujukan untuk memulihkan sektor pertanian, kelautan, pendidikan keagamaan, serta UMKM.

Sebagaimana dilansir dari Investor Daily, pengajuan tersebut disampaikan oleh Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Agama, serta Kementerian UMKM. Ketua Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatra, Tito Karnavian, menyatakan proses administrasi dan koordinasi antarlembaga sedang diselesaikan di Kementerian Keuangan.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menegaskan pentingnya keterbukaan publik dalam pelaksanaan pemulihan pascabencana ini.

"Jadi rehabilitasi rekonstruksi betul-betul terlihat di mata masyarakat dan kegiatannya akan kami cek. Sebagai Kepala Satgas, saya minta K/L dan pemerintah daerah mengekspos serta menyampaikan kegiatan-kegiatannya kepada publik," kata Tito, Menteri Dalam Negeri.

Kementerian Pertanian mengajukan dana tambahan sebesar Rp2,6 triliun untuk perbaikan lahan sawah dan perkebunan yang rusak. Di sisi lain, Kementerian Kelautan dan Perikanan mengusulkan Rp1,5 triliun untuk pembangunan kembali tambak udang dan ikan.

"Meskipun saya tahu Bapak Menteri Pertanian sudah menggunakan anggaran regulernya yang di-refocusing sementara ini, sebelum turun tambahan dari Menteri Keuangan. Itu sudah bergerak perbaikan sawah-sawah dan lain-lain," ujar Tito, Menteri Dalam Negeri.

Selain sektor pangan, perbaikan fasilitas pendidikan keagamaan seperti pondok pesantren, madrasah, dan rumah ibadah diusulkan oleh Kementerian Agama dengan anggaran sebesar Rp4,84 triliun. Kementerian UMKM juga mengajukan dana senilai Rp600 miliar untuk memulihkan warung dan usaha masyarakat.

"Dana ini untuk membangun warung, kafe yang rusak, UMKM yang terdampak cukup banyak di sana. Tahun ini saja 415 yang akan diperbaiki, dibantu oleh Menteri UMKM," terang Tito, Menteri Dalam Negeri.

Setelah seluruh alokasi anggaran disetujui serta disalurkan, pemerintah bersama pemerintah daerah akan mengawasi pelaksanaan pemulihan agar target penyelesaian tercapai tepat waktu.