Pemerintah Siapkan Rp 31 Triliun untuk Alih Status PPPK Paruh Waktu 2027

Pemerintah menyiapkan anggaran sebesar Rp 31 triliun untuk mendukung pengalihan status Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dari paruh waktu menjadi penuh waktu mulai tahun 2027, dilansir dari Detik Finance.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan anggaran tersebut sudah disiapkan dan tidak akan membahayakan kondisi fiskal karena akan dilakukan realokasi anggaran serta diproses secara bertahap selama tiga tahun.

"Untuk PPPK yang paruh waktu menjadi penuh waktu pemerintah pusat, itu anggarannya sekitar Rp 31 triliun, kita sudah siapkan," ujar Purbaya di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (20/8/2026).

Dia menambahkan, pengalihan status ini diharapkan memberikan kepastian kepada para guru pekerja PPPK. "Jadi nggak usah khawatir lagi ke depan," kata Purbaya.

Kesepakatan soal status guru PPPK, termasuk pengalihan PPPK paruh waktu ke penuh waktu dan kesempatan mengikuti seleksi PNS, telah dicapai antara DPR dan pemerintah beberapa hari lalu.

Menteri PAN-RB Rini Widyantini menjelaskan terdapat 955.245 guru berstatus PPPK dengan 231.246 di antaranya berstatus paruh waktu. Pemerintah juga memproyeksikan kebutuhan guru nasional sebanyak 526.689 formasi yang mencakup sekolah di bawah Kemendikbud, Kementerian Agama, Sekolah Rakyat, dan Sekolah Garuda.

"Sejumlah PPPK khusus untuk guru adalah sebanyak 955.245 orang dan PPPK paruh waktu yang profesinya sebagai guru sebanyak 231.246 orang," kata Rini usai rapat antara pemerintah dan DPR, Selasa (18/8/2026).

Rini menegaskan pemerintah akan memberi kesempatan bagi guru PPPK paruh waktu untuk beralih menjadi penuh waktu pada 2027 serta membuka seleksi PNS bagi guru PPPK penuh waktu yang diperkirakan mulai pendaftaran awal 2027.

"PPPK paruh waktu akan diberikan kesempatan untuk menjadi PPPK penuh waktu yang akan dilakukan di tahun 2027. Kemudian juga akan diberikan kesempatan untuk PPPK guru untuk ikut seleksi PNS yang akan diperkirakan akan pendaftaran di tahun awal 2027," ujarnya.

Dia juga menambahkan bahwa kebutuhan guru nasional tahun 2026 termasuk untuk Sekolah Rakyat, Sekolah Terintegrasi, dan Sekolah Garuda akan dibuka dalam seleksi tersebut.