Kemenkop UMKM Integrasikan Layanan Legalitas di Aplikasi SAPA UMKM

Kementerian Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) menyiapkan sistem Single Sign On (SSO) pada platform SAPA UMKM untuk menyatukan pengajuan izin usaha hingga sertifikasi BPOM dalam satu portal. Langkah efisiensi administrasi ini disampaikan dilansir dari Detik Finance pada Rapat Koordinasi Pemberdayaan UMKM di Jakarta Pusat, Rabu (12/8/2026).

Melalui integrasi ini, sekitar 57 juta pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah di Indonesia tidak perlu lagi mengurus administrasi secara terpisah di berbagai kementerian, lembaga, maupun pemerintah daerah. Sistem portal tunggal ini dirancang untuk menyediakan seluruh kebutuhan legalitas serta program pemberdayaan secara terpadu.

Menteri UMKM Maman Abdurrahman menjelaskan bahwa kehadiran sistem terpadu tersebut bertujuan untuk mempermudah seluruh proses bisnis pelaku usaha nasional.

"Sistem ini nanti akan menjadi satu sistem untuk memberikan pelayanan yang terpadu kepada seluruh usaha mikro, kecil, dan menengah yang ada di Tanah Air kita," kata Maman.

Integrasi teknis aplikasi SAPA UMKM mencakup layanan sertifikasi halal yang terhubung langsung dengan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), izin Pangan Industri Rumah Tangga (P-IRT) dari pemerintah daerah, serta izin edar BPOM.

Maman menegaskan pentingnya pusat akses tunggal bagi seluruh kebutuhan operasional para pelaku usaha di dalam negeri.

"Sistemnya Single Sign On. Prinsip dasarnya kita ingin semua UMKM di Tanah Air kita yang kurang lebih 57 juta itu, mereka mau tahu, mau butuh mengenai apa pun dalam rangka untuk mendukung pertumbuhan usaha mereka, mereka masuk ke SAPA UMKM," jelas Maman.

Seluruh proses pengajuan legalitas, mulai dari perizinan dasar hingga sertifikasi standar, akan dihubungkan secara teknis antarlembaga terkait.

"Di dalam SAPA UMKM itu ada pelayanan legalitas dan sertifikasi. Contoh kayak legalitas dan sertifikasi halal, itu kan juga perlu kita integrasikan dengan badan BPJPH. Lalu terkait misalnya P-IRT itu domain wewenangnya ada di Pemprov, itu juga sedang kita lakukan integrasi. Lalu misalnya BPOM," ujarnya lagi.

Selain kemudahan legalitas, para pelaku usaha juga dapat mengakses langsung program lintas kementerian seperti program "Bisa Ekspor" milik Kementerian Perdagangan tanpa harus mendaftar ulang di portal terpisah.

Maman menambahkan bahwa kemudahan aksesibilitas antar-sistem akan langsung terbuka saat pengguna masuk ke dalam portal.

"Jadi pada saat mereka sudah masuk ke dalam SAPA UMKM, mereka nggak perlu lagi tuh login lagi di sistemnya Kementerian Perdagangan. Jadi mereka masuk ke dalam SAPA UMKM otomatis mereka sudah bisa langsung akses ke semua fasilitas yang ada di masing-masing kementerian," paparnya.

Pengembangan platform SAPA UMKM juga diarahkan untuk memuat fitur e-commerce atau pasar digital lokal bernama Pasar SAPA yang terintegrasi dengan PaDi UMKM guna mendukung pemasaran produk antardaerah.

Pembukaan pasar digital tersebut direncanakan menjadi tahap lanjutan setelah seluruh pelaku UMKM terhubung dalam sistem utama.

"Pada saat sudah semua UMKM kita onboarding di dalam sistem SAPA UMKM, mereka menikmati beberapa fasilitas dan layanan yang kita berikan, baru step-nya kita masuk ke sana. Kita masuk kepada marketplace untuk UMKM yang mereka bisa berjualan di sini," ujarnya.

Akses ke portal digital lokal ini dirancang terbuka baik bagi sesama pelaku usaha maupun konsumen umum.

"Antara UMKM dan di sini kan juga bisa diakses juga oleh non-UMKM. Jadi mereka juga bisa lihat potensi produk-produk apa aja yang ada di daerah Papua gitu misalnya, yang ada di Jawa Tengah. Nanti itulah tadi kita siapkan fitur namanya Pasar SAPA yang terintegrasi dengan PaDi UMKM," tambah Maman.

Kendati demikian, pihak kementerian memprioritaskan penyelesaian integrasi basis data dan koordinasi antarlembaga sebelum resmi meluncurkan fitur transaksi komersial tersebut.

Maman menyatakan koordinasi intensif terus dilakukan untuk mempercepat proses penyelarasan sistem baru ini.

"Saya belum berani mengatakan (target peluncurannya). Karena ini kan pola dan sistem baru. Kalau maunya saya, saya pengennya besok, tapi kan nggak mungkin. Makanya kita lakukan rapat koordinasi ini supaya terjadi percepatan," pungkas Maman.