Kementerian UMKM Bebaskan Listing Fee Ritel Modern

Fasilitas bebas bea administrasi pendaftaran kini bisa didapatkan oleh pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM yang ingin memasarkan produknya di ritel modern. Langkah ini diambil sejalan dengan kesepakatan Kementerian UMKM bersama Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia atau Aprindo untuk memfasilitasi pembebasan listing fee, seperti dilansir dari Detik Finance.

Pengembangan Kemitraan Usaha Mikro tersebut ditandai melalui penandatanganan Perjanjian Kerja Sama bersama Aprindo. Wakil Menteri UMKM Helvi Moraza menyampaikan bahwa pemerintah terus mendorong agar produk lokal berkualitas mampu menembus jaringan pasar digital, industri, perhotelan, hingga ritel modern yang saat ini menaungi lebih dari 500 perusahaan di Indonesia.

"Kami ingin UMKM potensial tidak hanya berkembang di pasar lokal, tetapi juga mampu masuk ke jaringan ritel modern, perhotelan, industri, dan pasar digital," ujar Helvi dalam keterangannya, dikutip Minggu (19/7/2026).

Akses pasar yang lebih luas dinilai akan semakin terbuka lewat kebijakan baru tersebut. Helvi menambahkan bahwa kolaborasi Kementerian UMKM dan Aprindo menjadi implementasi dari Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan bidang perdagangan yang mendorong penguatan kemitraan pelaku usaha.

Kesempatan yang lebih setara bagi usaha mikro didorong melalui pembebasan biaya administrasi ini sebagai bentuk keberpihakan pemerintah. Upaya peningkatan skala usaha dilakukan lewat kemitraan strategis bersama para pelaku usaha besar nasional.

Penguatan kapasitas teknologi dan perluasan pemasaran juga digencarkan dalam rangkaian Jambore Kumitra 2026 di Teras Malioboro, Yogyakarta. Melalui acara Juragan UMKM, Kementerian UMKM menyelenggarakan seminar literasi digitalisasi demi mendongkrak kapasitas para pelaku usaha.

Potensi komitmen transaksi senilai Rp 7,155 miliar berhasil tercatat dari kegiatan business matching dalam rangkaian Kumitra tersebut. Agenda ini memfasilitasi pertemuan langsung antara pengusaha UMKM dengan 10 perusahaan besar serta jaringan ritel nasional.

"Seluruh upaya ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam mendukung target 10 juta penduduk berusaha dan bekerja," tutur Helvi.