Kemenkeu Kucurkan Rp7 Triliun ke BPS Perbaiki Data DTSEN

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengucurkan dana sebesar Rp7 triliun ke Badan Pusat Statistik (BPS) di Jakarta Pusat, Rabu (26/8/2026), untuk pembenahan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) yang menjadi acuan penetapan desil ekonomi masyarakat, sebagaimana dilansir dari Detik Finance.

Penggelontoran anggaran tersebut dilakukan setelah BPS mengajukan tambahan dana pada awal tahun demi menjaga mutu data DTSEN. Kemenkeu lantas menyetujui penambahan alokasi tersebut untuk menanggapi gelombang protes masyarakat di media sosial mengenai penetapan desil yang tidak sesuai kondisi riil.

"Jadi, DTSEN sama sensus itu kalau nggak salah hampir Rp 7 triliun lebih sedikit. Dengan macam-macam ya, cukup banyak. Jadi, mereka waktu awal-awal tahun, minta penambahan anggaran kita penuhi untuk memastikan DTSEN-nya bagus," kata Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa.

Mantan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) tersebut menegaskan bahwa langkah perbaikan DTSEN sedang berjalan secara intensif. Pembenahan ini menuntut penyaluran dana yang cukup besar ke BPS untuk pelaksanaan survei lapangan.

"Makanya sedang diperbaiki itu, DTSEN. Saya ngeluarin uang cukup banyak kalau ke BPS tahun ini ya," kata Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa.

Purbaya menilai munculnya margin kesalahan data dalam pelaksanaan survei merupakan hal yang lumrah. Meski demikian, pihak bendahara negara mengharapkan kualitas sajian data BPS pada tahun depan dapat mengalami peningkatan signifikan.

"Jadi, tahun depan seharusnya sih akan lebih baik. Kalau salah satu, dua kan biasanya selalu ada kalau disurvei, tapi saya harapkan tahun depan lebih rapi," kata Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa.

Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kemenkeu Deni Surjantoro memberikan klarifikasi resmi pada Kamis (27/8/2026). Deni menjelaskan bahwa dana hampir Rp7 triliun itu merupakan alokasi menyeluruh untuk operasional serta program BPS, bukan hanya terfokus pada DTSEN atau sensus ekonomi.

"Anggaran sebesar hampir Rp7 triliun merupakan total alokasi anggaran operasional dan program Badan Pusat Statistik (BPS) secara keseluruhan dan bukan anggaran yang semata-mata dikhususkan untuk DTSEN maupun Sensus Ekonomi," kata Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kemenkeu, Deni Surjantoro.