Kemenkeu Tegaskan Anggaran Rp 7 Triliun untuk Seluruh Program BPS

Kementerian Keuangan menegaskan anggaran hampir Rp 7 triliun yang dialokasikan ke Badan Pusat Statistik (BPS) bukan hanya untuk memperbaiki Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) dan sensus ekonomi, melainkan mencakup seluruh program operasional BPS, Kamis (27/8/2026). Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kemenkeu, Deni Surjantoro, menyatakan bahwa anggaran tersebut merupakan total alokasi untuk operasional dan berbagai program BPS secara keseluruhan, bukan hanya untuk DTSEN dan sensus ekonomi. "Anggaran sebesar hampir Rp 7 triliun merupakan total alokasi anggaran operasional dan program Badan Pusat Statistik (BPS) secara keseluruhan dan bukan anggaran yang semata-mata dikhususkan untuk DTSEN maupun Sensus Ekonomi," ujar Deni.

Anggaran ini awalnya disebutkan oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa saat menanggapi protes masyarakat terkait penetapan desil yang dianggap tidak sesuai kondisi ekonomi, terutama di media sosial.

Purbaya menjelaskan pemerintah terus berupaya memperbaiki DTSEN dan menyinggung besarnya dana yang digelontorkan untuk survei oleh BPS. "Jadi, DTSEN sama sensus itu kalau nggak salah hampir Rp 7 triliun lebih sedikit. Dengan macam-macam ya, cukup banyak. Jadi, mereka waktu awal-awal tahun, minta penambahan anggaran kita penuhi untuk memastikan DTSEN-nya bagus," kata Purbaya di Kemenkeu, Jakarta Pusat, Rabu (26/8/2026).