Pemerintah Perbaiki Data DTSEN dengan Anggaran Rp7 Triliun untuk BPS

Pemerintah mengalokasikan hampir Rp7 triliun kepada Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2026 untuk memperbaiki Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) guna meningkatkan ketepatan sasaran program bantuan sosial dan subsidi. Hal ini disampaikan oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa pada 26-27 Agustus 2026 di Jakarta.

Anggaran tersebut merupakan total alokasi untuk operasional dan program BPS, tidak hanya khusus untuk perbaikan DTSEN maupun sensus ekonomi, menurut Kepala Biro Komunikasi Kemenkeu Deni Surjantoro.

Purbaya menjelaskan bahwa pembenahan data ini penting untuk memperbaiki kriteria penerima subsidi bahan bakar minyak jenis Pertalite yang selama ini menuai keberatan masyarakat karena data desil 9 dan 10 dianggap tidak akurat.

"Makanya sedang diperbaiki itu data DTSEN-nya. Saya ngeluarin uang cukup banyak loh untuk ke BPS tahun ini," ujar Purbaya saat ditemui di Kantor Kementerian Keuangan Jakarta Pusat.

Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun menyatakan pemerintah tengah mengkalibrasi ulang parameter ekonomi dalam DTSEN agar kebijakan subsidi dan bantuan sosial tepat sasaran.

"Pemerintah kan ingin memperbaiki dengan DTSEN. Dari DTSEN itu nanti perbaikan-perbaikan itu akan dilakukan dan parameter-parameter sedang diukur ulang supaya lebih mengenal, lebih tepat," ujar Misbakhun di Jakarta Selatan.

Ia menambahkan bahwa pemerintah juga melakukan sensus ekonomi secara detail serta mengkalibrasi ulang baseline Produk Domestik Bruto (PDB) untuk mendukung peningkatan data.

"Makanya, sekarang pemerintah sangat detail dalam hal melakukan sensus ekonomi. Itu yang sedang dijalankan, termasuk baseline PDB-nya sedang dikalibrasi ulang," tambahnya.

Purbaya juga menegaskan komitmen pemerintah untuk terus menyempurnakan DTSEN sebagai sumber utama dalam merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi program pembangunan agar lebih tepat sasaran, efektif, efisien, dan akuntabel.

"Sejalan dengan pandangan fraksi-fraksi DPR RI, pemerintah akan terus menyempurnakan DTSEN sebagai sumber utama untuk merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi agar program pembangunan lebih tepat sasaran, efektif, efisien, dan akuntabel," kata Purbaya dalam rapat paripurna DPR RI.

Fraksi-fraksi DPR seperti PDI Perjuangan, Partai Kebangkitan Bangsa, dan Partai NasDem memberi perhatian khusus pada percepatan integrasi dan validasi DTSEN agar penyaluran bansos dan subsidi tidak salah sasaran dan dapat disinergikan dengan pemerintah daerah.

Untuk penerapan larangan pembelian Pertalite bagi desil 9 dan 10, pemerintah masih mengamati kondisi ekonomi dan mempersiapkan teknis pelaksanaannya.

"Nanti kalau sudah siap, ya sudah kita jalankan," ungkap Purbaya.