Kebakaran Hutan di Kalimantan Sebabkan Kabut Asap Pekat dan Ganggu Aktivitas Warga

Kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan menyebabkan kabut asap pekat yang mengganggu aktivitas warga di beberapa kota seperti Banjarbaru, Pontianak, dan Palangka Raya. Lonjakan titik panas mencapai lebih dari 1.600 pada 19 Agustus 2026, dua kali lipat dari hari sebelumnya, menurut citra satelit. Di Banjarbaru, anak-anak sekolah harus memakai masker dan jam belajar diundur akibat kualitas udara yang memburuk.

Riri Jayanti, warga Banjarbaru, mengatakan hampir tidak ada hujan selama tiga bulan terakhir dan kabut asap membuat keluarganya batuk-batuk karena udara kotor.

"Belum ada kebijakan dari sekolah atau dinas setempat untuk libur sekolah, tapi ada penyesuaian jam masuk jika kabut asap tebal," ujar Riri. Riri menambahkan bahwa api kebakaran tahun ini lebih dekat dengan permukiman dibanding tahun sebelumnya.

Dony Restu, pemuda Banjarbaru yang terpapar kabut asap sejak kecil, mengeluhkan jarak pandang terbatas saat berkendara dan sering bersin karena sinusitis. "Asapnya pekat dan beraroma seperti sampah terbakar, saya harus menghidupkan lampu kabut dan membunyikan klakson agar pengemudi lain tahu keberadaan saya," kata Dony.

Kebakaran juga menyebabkan pemadaman listrik bergilir dan krisis air bersih di daerah tersebut. Harun Arrasyid, Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Banjarbaru, melaporkan 960 hektare lahan terbakar, sebagian besar lahan gambut yang menghasilkan asap tebal dengan indeks polusi udara mencapai 480 µg/m³, kategori sangat tidak layak. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menyebut tinggi muka air gambut di beberapa lokasi sangat rendah, memperparah kebakaran yang sulit dipadamkan karena api menjalar di bawah tanah.

BMKG memperkirakan puncak kemarau di Kalimantan Tengah berlangsung hingga September, dengan hujan baru meningkat pada Oktober, memperpanjang kondisi kering.

Data BNPB menunjukkan konsentrasi titik panas tertinggi di Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat. Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) mencatat sebagian besar titik panas berada di kawasan konsesi perusahaan, meski penindakan terhadap korporasi masih minim. Penanganan kebakaran dilakukan oleh lebih dari 12.000 personel gabungan dari Manggala Agni, TNI, Polri, BPBD, dan relawan dengan operasi modifikasi cuaca dan water bombing dari udara.

Namun, Walhi dan Greenpeace menilai upaya pencegahan masih kurang dan kebakaran hutan terus berulang setiap musim kemarau karena lemahnya pengelolaan dan penegakan hukum.