Ekonom Sarankan Pemerintah Pemangkasan Anggaran MBG APBN 2027

Center of Reform on Economics (Core) Indonesia menyarankan pemerintah memangkas alokasi anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada RUU APBN 2027 guna menekan defisit anggaran negara pada kisaran 1,8% hingga 2,4% terhadap produk domestik bruto (PDB), sebagaimana dilansir dari Investor Daily pada Rabu (12/8/2026).

Saran penyesuaian anggaran tersebut mengemuka menjelang penyampaian pidato Presiden Prabowo Subianto terkait Keterangan Pemerintah atas RUU APBN 2027 beserta Nota Keuangan yang dijadwalkan berlangsung pada Jumat (14/8/2026).

Pengurangan alokasi anggaran untuk MBG dinilai menjadi bagian penting dari langkah konsolidasi fiskal agar beban pembiayaan utang tidak semakin membengkak.

"Dengan anggaran MBG yang lebih rendah, tekanan terhadap defisit dan kebutuhan pembiayaan utang juga menjadi lebih kecil. Ini penting untuk menjaga ruang fiskal dan mengendalikan beban bunga dalam jangka menengah," ungkap Ekonom Core Indonesia Yusuf Rendy Manilet pada Rabu (12/8/2026).

Sebelumnya, alokasi anggaran MBG tahun 2026 telah diturunkan dari kisaran Rp335 triliun menjadi Rp268 triliun. Adapun Badan Anggaran DPR memperkirakan alokasi anggaran program tersebut pada 2027 berada di tingkat Rp174 triliun seiring penyesuaian target Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi menjadi 21.000 titik dari rencana awal 27.000 titik.

Selain penyesuaian jumlah titik pelayanan, pemerintah diwajibkan memisahkan anggaran MBG dari anggaran pendidikan paling lambat pada APBN 2028 sesuai putusan Mahkamah Konstitusi.

"Jika pemisahan dilakukan lebih ketat, ruang anggaran untuk program MBG tersebut dapat semakin terbatas sehingga pemerintah perlu memilih antara mengurangi cakupan program atau mencari sumber pendanaan lain," jelas Yusuf.

Yusuf juga menekankan bahwa anggaran MBG yang berada di atas level Rp200 triliun berpotensi memperbesar risiko defisit apabila penerimaan negara tidak mencapai target.

"MBG memang punya multiplier effect melalui konsumsi dan penyerapan tenaga kerja, tetapi manfaat ekonominya harus sebanding dengan biaya fiskal yang dikeluarkan," ujarnya.

Proyeksi defisit APBN 2026 diperkirakan melebar ke level 2,85% dari target awal 2,68% akibat lonjakan belanja subsidi dan kompensasi sebesar 44,4% pada semester I-2026 yang mencapai Rp233 triliun. Kondisi ini dinilai menuntut pengetatan belanja atau peningkatan penerimaan negara secara signifikan untuk menekan defisit 2027 ke bawah 2,4%.