DPR Desak Pemerintah Segera Terbitkan Surpres RUU Satu Data Indonesia

Anggota Komisi XIII DPR RI Rieke Diah Pitaloka mendorong penerbitan Surat Presiden terkait RUU Satu Data Indonesia saat Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI-DPD RI di Jakarta, Jumat, 15 Agustus 2026. Langkah percepatan pengesahan undang-undang tersebut dinilai sangat krusial agar kebijakan berbasis data akurat dapat menopang pelaksanaan empat Pedoman Kabinet Merah Putih demi mewujudkan kemakmuran nasional secara tepat sasaran. Legislator tersebut menyoroti pentingnya keakuratan data negara agar pelaksanaan konsep kebijakan pemerintah tidak melenceng dari sasaran, termasuk dalam penyaluran bantuan atau intervensi pangan darurat bagi masyarakat.

Rieke mengungkapkan bahwa draf rancangan undang-undang tersebut sebenarnya telah mendapatkan persetujuan dalam agenda rapat dewan sebelumnya.

"Karena konsep ini tidak mungkin berjalan tanpa berbasis data negara yang akurat aktual dan relevan 21 Juli kemarin, 2026, sudah disahkan draf RUU Satu Data Indonesia di Paripurna DPR. Tapi sampai hari ini belum ada kiriman surpres," kata Rieke Diah Pitaloka, Anggota Komisi XIII DPR RI. Ia menguraikan bahwa pemerintah memiliki tenggat waktu terbatas untuk merespons rancangan aturan tersebut agar program mendesak dapat segera dieksekusi.

"Dia mengatakan mungkin surat presiden (surpres) itu sedang disusun, karena masih ada jangka waktu 60 hari. Tapi, katanya, tidak bisa berlama-lama juga karena ada langkah yang perlu dilakukan segera, seperti intervensi pangan darurat, yang harus dilakukan berbasis data agar tepat sasaran," kata Rieke Diah Pitaloka, Anggota Komisi XIII DPR RI. Ia menekankan pula bahwa pengelolaan tata kelola informasi dan basis data merupakan elemen fundamental bagi penyelenggaraan pemerintahan modern saat ini.

"Data adalah new oil, itu yang sering dikatakan oleh Presiden," kata Rieke Diah Pitaloka, Anggota Komisi XIII DPR RI. Empat Pedoman Kabinet Merah Putih mencakup komitmen menjalankan UUD 1945, melindungi kepentingan inti nasional serta kekayaan bangsa, mengatasi kesulitan rakyat secepatnya, dan berorientasi pada kepentingan lintas generasi. Pelaksanaan sidang tahunan parlemen tersebut diselenggarakan sebagai rangkaian agenda kenegaraan dalam rangka menyambut HUT Ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia yang mengusung tema Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur.