DPR mengonfirmasi belum terima nota protes soal karhutla

DPR RI mengonfirmasi belum menerima nota diplomatik maupun protes resmi dari negara-negara tetangga terkait dampak kebakaran hutan dan lahan di Sumatera dan Kalimantan, kata Wakil Ketua Komisi I Dave Laksono. Ia menilai hubungan diplomatik dengan anggota ASEAN masih terjaga baik.

Dilansir dari Investor Daily, Dave Laksono menyatakan belum ada konfirmasi adanya nota protes resmi dari Malaysia maupun Singapura kepada Indonesia. Ia menekankan respons cepat di lapangan agar masalah asap tidak berkembang menjadi isu diplomatik lintas batas.

"Sejauh informasi yang saya terima, belum ada konfirmasi mengenai adanya nota protes resmi dari Malaysia maupun Singapura kepada Indonesia," ujar Dave Laksono di Jakarta, Sabtu (22/8/2026).

Dave menyoroti langkah strategis yang meliputi penanganan terpadu melalui penguatan deteksi dini, pemadaman darat, operasi udara, pengawasan pembersihan lahan, serta penegakan hukum tegas. Koordinasi pusat dan daerah juga ditekankan, terutama di provinsi dengan hotspot tinggi.

Menurut Dave, komunikasi transparan diperlukan dengan menyampaikan perkembangan penanganan kepada Pemerintah Malaysia dan Singapura serta membuka peluang kerja sama teknis.

Dilansir dari Investor Daily, Ketua DPR RI Puan Maharani sebelumnya mengingatkan pemerintah untuk bergerak cepat karena kabut asap di Kalimantan sempat berdampak pada diliburkannya ratusan sekolah di Malaysia. Singapura juga merilis imbauan waspada bagi warganya.

Juru Bicara Kementerian Luar Negeri RI Vahd Nabyl A. Mulachela mengonfirmasi pemerintah terus berkoordinasi dengan negara tetangga dengan mengoptimalkan mekanisme regional ASEAN yang ada.

Isu kabut asap lintas batas, menurut pemberitaan Investor Daily, menjadi persoalan sensitif dalam hubungan bilateral Indonesia dengan Malaysia dan Singapura selama beberapa dekade. Pada musim kemarau, pembukaan lahan dengan metode bakar dan kebakaran di lahan gambut yang sulit dipadamkan dapat mengalirkan asap tebal menyeberangi Selat Malaka.

Kondisi ini, sebagaimana disebut dalam sumber, kerap memicu ketegangan diplomatik, kerugian ekonomi pada sektor penerbangan dan pariwisata, serta ancaman kesehatan masyarakat di tingkat regional.