Data DTKS Kategori Desil Sejahtera Picu Refleksi Kesejahteraan

Sekretaris Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) Kota Bogor terdaftar pada desil 6 sampai 10 dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional saat mengakses laman resmi Kementerian Sosial pada Jumat, 14 Agustus 2026. Hasil pengecekan melalui portal resmi tersebut mengategorikan posisinya di luar kelompok masyarakat berpenghasilan rendah atau non-haven't, meskipun yang bersangkutan menilai kondisi ekonominya berada pada tingkat yang pas-pasan. Proses pendataan lapangan sempat memicu penolakan warga akibat kedatangan petugas pencatat meteran listrik yang ditugasi melakukan sensus ekonomi tanpa sosialisasi serta pendampingan awal dari pengurus lingkungan setempat.

Petugas sensus yang didampingi pengurus RT mendatangi kediamannya dan menanyakan kepemilikan aset rumah tangga saat ia baru tiba di rumah.

"Bapak punya kendaraan?" tanya Petugas Sensus Ekonomi. Pertanyaan tersebut diajukan saat pemilik rumah baru saja turun dari mobil keluaran tahun 2012 bersama sang istri.

"Ada itu yang masih di luar," jawab Sekretaris BMPS Kota Bogor. Petugas kemudian menanyakan kondisi fisik bangunan rumah tempat tinggal tersebut.

"Itu atapnya ada noda hitam yang melebar, tanda ada tetesan air," jawab Sekretaris BMPS Kota Bogor. Pemeriksaan aset berlanjut pada kepemilikan barang berharga lainnya di dalam rumah. "Punya logam mulia?" tanya Petugas Sensus Ekonomi.

Istri pemilik rumah langsung memberikan tanggapan terkait barang berharga yang dimiliki.

"Ada," jawab Istri Sekretaris BMPS Kota Bogor. Penjelasan mengenai kepemilikan perhiasan tersebut dilanjutkan dengan menunjukkan barang yang sedang digunakan. "Ini aja yang sedang dipakai," kata Istri Sekretaris BMPS Kota Bogor.

Berdasarkan klasifikasi ekonomi, populasi masyarakat Indonesia terbagi ke dalam sepuluh kelompok desil. Desil 1 hingga 4 ditetapkan sebagai penerima bantuan sosial, sementara desil 5 berada di batas kelompok menengah.